SINERGI ANTARINSTANSI PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA Studi Kasus Provinsi DI. Yogyakarta

DIDIK DARMANTO, Dr. Agus Pramusinto, MDA.

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Pembangunan kewirausahaan pemuda merupakan kebijakan publik yang bersifat lintas bidang dan lintas sektor dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait. Namun yang menjadi persoalan adalah di antara stakeholder kepemudaan tersebut belum terjalin sinergi dan koordinasi yang optimal. Sehingga implementasi program dan kegiatan belum memberikan dampak yang optimal bagi pemuda untuk meningkatkan kemampuannya berwirausaha. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan yaitu: Seberapa jauh sinergi antarinstansi pemerintah dalam implementasi kebijakan kewirausahaan pemuda di Provinsi DI. Yogyakarta? Dengan bantuan dari beberapa teori tentang kebijakan dan implementasi kebijakan publik, serta teori tentang kemitraan, maka alur pikir penelitian ini difokuskan pada empat variabel, yaitu kebijakan, aktor, program dan kegiatan, serta pola sinergi antarinstansi publik. Berdasarkan alur pikir tersebut, penelitian ini menarik kesimpulan yaitu: (1) kebijakan pada tingkat nasional telah mengatur tentang mekanisme koordinasi dan kemitraan, sedangkan pada tingkat daerah belum ada; (2) tidak semua instansi yang tarkait dengan kewirausahaan pemuda, menjadi intansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan kewirausahaan pemuda; (3) program dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi publik saling tumpang tindih pada fokus intervensi; (4) kerjasama yang dilakukan antarinstansi publik belum membentuk suatu keterkaitan dan masih bersifat parsial berbasis kegiatan. Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, penelitian ini mengusulkan saran sebagai berikut: (1) membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme koordinasi dan sinergi kemitraan antarinstansi publik; (2) meningkatkan peran Kemenpora untuk melakukan koordinasi antara instansi pusat dan daerah; (3) membentuk lembaga kemitraan yang dipimpin langsung oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah; (4) Membentuk sistem perencanaan yang integral; dan (5) mengembangkan kerjasama antarinstansi publik secara holistik dan integralistik.

Youth entrepreneurship development is a public policy that is cross-cutting and cross-sectoral, involving multiple stakeholders. But the problem is among the stakeholders of youth is not yet established the optimal synergy and coordination. So that the implementation of programs and activities have not provided an optimal effect for youths to improve entrepreneurship ability. Departing from the background of the above problems, the study aimed to answer the problem is: How much synergy of government institution in the implementation policies of youth entrepreneurship in Province of DI. Yogyakarta? With the help of several theories about the implementation of public policies and theories about the partnership, this study focused on four variables: policy, actors, programs and activities, and patterns of synergy between public institutions. Based on the flow of thought, the study conclusions are: (1) policies at the national level has been set on the coordination mechanisms and partnerships, while at the local level do not exist, (2) not all agencies related to youth entrepreneurship, the agencies involved in youth entrepreneurship policy implementation, (3) programs and activities conducted by public agencies to overlap at the focus of intervention, (4) cooperation between public agencies that do not form an association and still be partial based activities. In connection with these conclusions, this study proposes the following suggestions: (1) establish regulations governing the mechanisms of coordination and synergy of partnerships between public institutions, (2) increasing the role of Kemenpora for coordination between central and local government institutions, (3) build agency partnership led by the Governor through the Regional Secretary, (4) establish an integral planning system, and (5) promote cooperation between public agencies in a holistic and integrative.

Kata Kunci : Kemitraan, Sinergi, Instansi Pemerintah, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Kewirausahaan, Pemuda