Peran “Baobab” Dalam Memperjuangkan Hak Perempuan Nigeria

Marliana Setyawati, Dr. Erie Hiariej, M.Phil

2011 | Tesis | S2 Ilmu Politik/Hubungan Internasional

\"Baobab\" adalah salah satu organisasi non-pemerintah, yang fokus pada masalah hak-hak perempuan di bawah tiga sistem hukum di Nigeria, yaitu adat, negara (UU) dan agama (Syariah). Tesis ini akan fokus pada peran \"Baobab\" dalam mempromosikan hak-hak asasi perempuan di Nigeria dengan memobilisasi sumber daya yaitu jaringan, media, dan keuangan. \"Baobab\" membentuk jaringan baik nasional maupun internasional untuk membangun kapasitas, mendapatkan hibah (bantuan keuangan) dan mendukung aksi kolektif untuk membuat perubahan bagi perempuan. \"Baobab\" juga menggunakan media sebagai alat untuk komunikasi dan berusaha lebih banyak tekanan kepada pemerintah untuk lebih serius dalam melawan kekerasan terhadap perempuan. Upaya \"Baobab\" dalam mempromosikan hak-hak asasi perempuan khususnya dalam hukum Syariah, bukan pekerjaan mudah untuk dilakukan karena \"Baobab\" harus menghadapi kelompok pro-Syariah, yang disebut hisbah, yang memiliki dukungan penuh dari pemerintah negara bagian seperti dana dan fasilitas. Tugas hisbah adalah untuk menegakkan hukum Syariah. Penegakan hukum Syariah oleh hisbah sering melanggar hak asasi perempuan. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa wanita tidak menyadari hak-hak mereka sehingga mereka cenderung untuk menerimanya.

“Baobab” is one of non-governmental women's human rights organization, which focuses on women's legal rights issues under the three systems of law in Nigeria, which are customary, statutory and religious laws (Sharia). This thesis will focus on “Baobab’s” role in promote women’s human rights in Nigeria with mobilize its resources i.e networking, media, and financial. Though networking both nationally and internationally, “Baobab” build its capacity, gets grant (financial support) and collective action support to make change for women. “Baobab” also uses media as a tool for communication and attempt more pressure to local, state or federal government to pay more attention and take serious actions in against violence against women. The attempt of “Baobab” in promote women’s human rights especially in Sharia law, is not an easy work to do because “Baobab” have to face pro-Sharia group, which called hisba, which have full support from state government like funding and facilities. Hisba’s duty is to enforce Sharia law. The enforcement of Sharia law by hisba often violates women’s human rights. This is exacerbated by the fact that women are not aware of their rights so they tend to accept it.

Kata Kunci : mobilisasi sumber daya, patriarki, hak asasi perempuan, hukum syariah, hisbah.