PERSEPSI PEJABAT PEMERINTAH DAN DPRD TERHADAP HIV/AIDS DAN KEBIJAKAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN PENCEGAHAN HIV/AIDS DI KOTA SORONG

Benyamin Yeheiskel Gifelem, dr. Yodhi Mahendradata, M.Sc., Ph.D,

2011 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar belakang: Kasus HIV/AIDS setiap tahun mengalami peningkatan, di antaranya juga terjadi di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Penduduk Kota Sorong yang mencapai 175,855 jiwa hingga Oktober 2010 tercatat 919 ODHA. Masalah HIV/AIDS saat ini sudah menjadi masalah masyarakat secara luas, sehingga penangganannya bukan hanya tanggung jawab petugas kesehatan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama, terutama pihak eksekutif dan legislatif dalam bentuk kebijakan, karena kebijakan, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan suatu masyarakat. Tujuan Penelitian: Untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan persepsi pejabat pemerintah dan DPRD Kota Sorong terhadap HIV/AIDS dan kebijakan program promosi pencegahan HIV/AIDS di Kota Sorong. Metode Penelitian: Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di pemerintahan dan DPRD Kota Sorong. informan penelitian berjumlah 12 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa pedoman wawancara, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen, analisis data dengan analisis kualitatif. Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan program promosi HIV/AIDS di Kota Sorong belum sesuai dengan yang diharapkan, karena kebijakan yang diambil belum memihak kepada program promosi HIV/AIDS. Dalam penelitian ini, juga terlihat adanya perbedaan pemahaman dari pihak eksekutif dan legislatif terhadap HIV/AIDS dan kebijakan program promosi HIV/AIDS di Kota Sorong. Perbedaan persepsi kedua pelaku tersebut tidak lepas dari perbedaan stimulus, yaitu pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan jabatan yang dimiliki para pelaku kebijakan tersebut Kesimpulan: Perbedaan persepsi pejabat Pemda dan DPRD dalam proses penyusunan kebijakan program promosi HIV/AIDS di Kota Sorong dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan jabatan dari pelaku kebijakan tersebut.

Background: HIV / AIDS cases has increasingly grown from year to year; among others, it is found in Sorong Municipality, West Papua Province. Sorong population has recorded 175,855 people. Until October 2010 there were 919 people living with HIV/AIDS (PWA). Hence, presently, HIV/AIDS issue is a community problem. It is, therefore, the prevention is not merely the responsibility of health workers, rather it should become shared responsibility, particularly the executives and legislatives in the form of policy since the policy is one factor that affects the health level of the community. Objective: To explore and describe perceptions of government officials and local parliament members of Sorong towards HIV/AIDS policy and programs promoting HIV/AIDS in Sorong. Method: This was a descriptive research. It was conducted in the government and parliament of Sorong Municipality. There were 12 informants. Instruments used in the research involved interview guidelines. Data collected through the use of in-depth interviews and document analysis, and qualitative analysis was used in the data analysis. Result: The result indicated that the policy HIV/AIDS promotion in Sorong Municipality was less appropriate with the expectation because the policy made has not favored the HIV/AIDS promotion program. The research also showd that there is difference in understanding between executives and legislatives concerning HIV/AIDS and the HIV/AIDS policy program of Sorong Municipality. The difference of both actors is related to the stimulus difference, namely, knowledge, experience, education, and position that the policy actors have. Conclusion: The differences in perceptions of local government officials and parliament members in the development process of policy promotion programs of HIV / AIDS in Sorong Municipality is influenced by knowledge, experience, education and position of the policy actors.

Kata Kunci : persepsi, kebijakan, promosi, HIV/AIDS