EKSISTENSI HAK – HAK PERORANGAN DI ATAS TANAH ADAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2009

Fitria Deni, Agus Sudaryanto, S.H., M.Si.

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi hak-hak perorangan di atas tanah adat di Kabupaten Kotawaringin Timur setelah di berlakukannnya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu suatu studi hukum yang melihat hukum sebagai gejala atau pranata sosial. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Cempaga, Cempaga Hulu dan Parenggean dengan jumlah responden sebanyak sebelas (11) orang, sedangkan nara sumber berjumlah tiga (3) orang yaitu seorang tokoh pemuda Dayak, seorang pegawai di Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur, dan seorang dosen. Pemilihan sampel di lakukan dengan teknik purposive sampling dan pengumpulan data primer melalui metode observasi dan wawancara.Setelah data sekunder dan primer terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan eksistensi hak-hak perorangan di atas tanah adat di Kabupaten Kotawaringin Timur setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 belum sepenuhnya berpengaruh, kesadaran untuk mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat masih rendah, dan bila terjadi sengketa hak-hak perorangan di atas tanah adat antara masyarakat dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) maka masyarakat cenderung dikalahkan.

The purpose of this study is to find out the existence of individual customary land rights in East Kotawaringin District after the enactment of Central Kalimantan Governor Regulation No. 13 of 2009 on Customary Land and Customary Rights to Land in Central Kalimantan Province. This study is sociological juridical. It is a legal research to see the law as a phenomenon or social institutions. The research was conducted in the district of East Kotawaringin on 3 (three) districts namely Cempaga District, Cempaga Hulu District and Parenggean District by the number of respondents, amounting to eleven (11) persons, whereas the resource persons are three (3) people. They are a youth leader of Dayak, an employee in the Legal Secretariat of East Kotawaringin, and a lecturer. The sample selection is done by purposive sampling technique and the gathering of primary data is done by observation and interview methods. After the secondary and primary data is gathered, then the data is analyzed qualitatively. The research results indicate the existence of individual customary land rights in East Kotawaringin after the enactment of Central Kalimantan Governor Regulation No. 13 of 2009 has not been fully affected,because the awareness to take care of the Certificate of Customary Property (Surat Keterangan Tanah Adat) remains low, in case of dispute individual customary land rights between the community and Large Private Companies (Perusahaan Besar Swasta), the community tends to be defeated.

Kata Kunci : Eksistensi, Hak-hak perorangan, Tanah adat.