PENERAPAN ASAS RESIPROSITAS DALAM DEKLARASI PERSONA NON GRATA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK

Putu Gede Antika Purnawan, Harry Purwanto, S.H., M.Hum,

2011 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Asas resiprositas adalah suatu asas hukum yang telah lama diakui keberadaannya dalam Hukum Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna asas resiprositas dalam kerangka Hukum Diplomatik, keabsahan penerapan asas resiprositas sebagai landasan dalam deklarasi persona non grata terhadap pejabat diplomatik, dan penentuan tindakan pembalasan melalui deklarasi persona non grata atas dasar asas resiprositas sebagai suatu cara penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas resiprositas adalah asas yang fundamental dalam Hukum Diplomatik. Dalam kerangka Hukum Diplomatik, asas resiprositas diakui dan diterima sebagai asas hukum umum yang melandasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Khusus dalam kaitannya dengan Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, asas resiprositas bermakna sebagai asas hukum yang melandasi pelaksanaan hak dan kewajiban negara yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut. Berdasarkan makna asas resiprositas yang terkandung dalam Pasal 9 Konvensi dan dengan mencermati kecenderungankecenderungan yang terjadi dalam praktik, maka dapat ditentukan bahwa asas resiprositas dapat menjadi landasan yang sah dalam deklarasi persona non grata terhadap pejabat diplomatik. Deklarasi persona non grata atas dasar asas resiprositas ini merupakan suatu tindakan pembalasan yang masuk dalam kategori retorsi. Retorsi merupakan suatu tindakan pembalasan yang sah dan dibenarkan menurut Hukum Internasional. Dengan demikian, maka dapat ditentukan bahwa tindakan pembalasan melalui pengenaan deklarasi persona non grata atas dasar asas resiprositas dapat menjadi suatu cara penyelesaian sengketa yang sah untuk ditempuh dalam pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara.

Reciprocity is one of the legal principle that has long been recognized in International Law. This research is aimed at the meaning of the principle of reciprocity within the framework of Diplomatic Law, its legality as a basic in the declaration of persona non grata to diplomatic officer, and the determination of counter-measure by declaring persona non grata based on principle of reciprocity as a settlement of dispute between states in a diplomatic relations. This research is a normative juridical research which is based on literary research by applying document study in collecting the data. In turn to achieve a clear description, this research was analyzed qualitatively by using descriptive method. The results of this research concluded that the principle of reciprocity is a fundamental principle in Diplomatic Law. Within the framework of Diplomatic Law, the principle of reciprocity is recognized and accepted as a general principle of law that underlies the existing provisions in international treaties and customary international law. This principle is also recognized as a“tit for tat” strategy which is not only have positive impact, but also negative impact. Specifically in relation to The Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations, the principle of reciprocity is a general principle of law that underlies the implementation of the rights and obligations of States regulated in the provisions of the Convention. This principle also can be a benchmark for the violations conducted by states. According to the meaning of principle of reciprocity contained in Article 9 of the Convention and by examining the trends that happened in practice, it can be determined that the principle of reciprocity can be a legitimate basic on the declaration of persona non grata to diplomatic officer. The counter-measure by declaring persona non grata based on principle of reciprocity can be classified in the form of retortion. Retortion is a legitimate counter-measure in International Law. Therefore, it can be determined that the counter-measure by declaring persona non grata based on the principle of reciprocity can be taken as a settlement of dispute between states in a diplomatic relations.

Kata Kunci : asas resiprositas, persona non grata, pejabat diplomatik