IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH DI KABUPATEN KLATEN

Suryanti, Agus Sudaryanto, S.H., M.Si.

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Klaten terhadap Notaris di Kabupaten Klaten sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Di samping itu, juga untuk mengetahui berbagai kendala yang ditemui oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dan cara mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (empiris) dengan teknik pengambilan sampel Non Random Sampling dan jenis pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Subyek penelitian terdiri atas responden, yaitu 6 orang Notaris di Kabupaten Klaten, dan 2 anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Klaten, serta narasumber, yaitu 2 orang akademisi dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah. Data penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis, serta ditarik kesimpulan dengan metode logika induktif. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Klaten terhadap Notaris di Kabupaten Klaten belum terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Hal ini tercermin dari belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan, seperti pada tahun 2009 Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Klaten tidak melakukan pemeriksaan rutin tahunan dan pada tahun 2011 ini, belum ada kepastian kapan pemeriksaan akan dilakukan. Kendala pengawasan terhadap notaris di Kabupaten Klaten, adalah kurang tersedianya dana operasional, kurangnya sarana dan prasarana, kurang terjalinnya kerjasama MPD dengan notaris-notaris di Kabupaten Klaten dan kesibukan dari masing-masing anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Klaten. Upaya MPD mengatasi kendala tersebut adalah menghimpun dana yang sifatnya tidak mengikat dari para notaris yang diawasi sebagai bekal operasional pengawasan, sarana dan prasarana didapatkan dari pinjaman rekan-rekan anggota MPD secara sukarela termasuk transportasi dan akomodasi yang diperlukan MPD, menyusun jadual pemeriksaan terhadap notaris yang diawasi, dan melakukan koordinasi yang lebih optimal di antara para anggota, di mana agenda kerja dilakukan jauh-jauh hari agar tidak bersamaan dengan kesibukan utama masing-masing anggota.

This research was intended to identify implementation of monitoring by regional supervisory council in Klaten regency over notary based on Law number 30 year 2004 concerning notary. In addition, it was also to find out various obstacles the Klaten Local Supervisory council found in monitoring notary and ways to deal with the obstacles. This research was juridical sociological with non random sampling technique and purposive sampling technique. Research subject consist of respondents including 6 notaries in Klaten and 2 members of Klaten local supervisory council and informant of two academicians and head of Legal service division in Law and Human rights Office of Central java. Data was analyzed qualitatively, presented in descriptive-analytical manner and inferred with inductive logic method. Supervision by Klaten notary supervising council have not run according to Law number 30 year 2004 concerning Notary. It is reflected from less maximal supervision. In 2009, Klaten notary supervision council did not make annual routine examination and in 2011 there is no certainty when examination will be conducted. Obstacle in doing supervision over notaries in Klaten in less operational fund, less equipment and infrastructure, bad coordination between MPD and notaries in Klaten and busyness of each MPD member. Efforts by MPD in dealing with the obstacle are collecting voluntary fund from supervised notary for operational fund, borrow equipment and infrastructure from MPD member, including transportation and accommodation, rescheduling examination over notary and making more optimal coordination among members, in which working agenda was made long time previously in order to avoid busyness of each member.

Kata Kunci : Pengawasan, Notaris, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Klaten.