PROSPEK PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SORONG

Lazarus Osok, S.E., Prof. Wihana Kirana Jaya, Ph.D.

2011 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat profil dan proyeksi pendapatan daerah di Kabupaten Sorong, serta untuk mengetahui kendala-kendala internal maupun eksternal terkait dengan pelaksanaan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sorong. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa data historis realisasi pendapatan daerah dan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan serta Bea Perolehaan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sorong selama tahun 2006 – 2010. Data primer diperoleh dengan penyebaran kuisioner kepada pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong. Penelitian ini menggunakan alat analisis data kuantitatif terdiri uji proporsi, uji koefisien korelasi, uji signifikansi, elastisitas dan analisis trend. Sedangkan alat analisis data kualitatif digunakan analisis SWOT. Penelitian ini menemukan bahwa Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD menunjukkan angka yang masih sangat kecil yang hanya berkisar pada angka 3 persen, hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah belum menjadi andalan bagi Pemerintah Kabupaten Sorong. Hasil perhitungan koefisien korelasi (r) 0.02 atau sebesar 2 persen dan uji signifikansi 0,04 berarti bahwa antara PAD dan Pendapatan Daerah memiliki hubungan positif namun sangat lemah, hampir mendekati angka nol yang artinya tidak ada hubungan sama sekali. Elastisitas PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 2,44 berarti bersifat elastisitas, elastisitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD masing-masing 0,28 dan 0,42, hal ini berarti pajak daerah dan retribusi daerah bersifat inelastis. Hasil proyeksi menunjukkan PAD mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4,97 persen per tahun. Bedasarkan hasil analisis SWOT diketahui bahwa secara teknis sarana dan prasarana serta pendanaan pemerintah Kabupaten Sorong dinilai telah siap untuk melaksanakan UU Nomor 28 Tahun 2009, namun dilihat dari sumber daya manusia (SDM) dinilai belum memiliki kesiapan, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sorong perlu meningkatkan SDM aparatur melalui pendidikan dan latihan terutama dibidang perpajakan dan properti, baik melalui jalur formal maupun informal.

The purpose of this research is to see the profile and forecast of the Sorong District local income, and to know the internal as well as external barriers related to the implementation of the UU No. 28/2009 on Local Tax and Local Retribution (PDRD) in Sorong District. The data that used in this research are secondary and primary data. Secondary data are a historical data of realization of local income and realization of the collecting of Urban and Rural Land and Building Tax (PBBPP) and; Land and Building Rights Acquisition Tax (BPHTB) in Sorong District during year 2006 – 2010. Primary data obtained by the spread of questionnaires to some officials in Sorong District government. This research use quantitative data analysis tools which are consist of proportion test, correlation coefficient test, significant test, elasticity test, and trend analysis. The qualitative data analyzed by SWOT analysis. The research found that the proportion of local tax to the Local Original Income (PAD) is too small (about 3 percent). It shows that local tax has not been a supreme in Sorong District yet. The result of correlation coefficient test (r) is 0,02 (2 percent). And the significant test is 0,04 (4 percent). It means that Local Original Income (PAD) and local income have a positive correlation, but too weak (near to zero), which can be said no correlation at all. Elasticity of Local Original Income (PAD) to local income is 2,44, means very elastic. Elasticity of local tax and local retribution to the Local Original Income (PAD) are 0,28 and 0,42, means that local tax and local retribution is inelastic. The forecast shows that Local Original Income (PAD) increases in average 4,97 percent per year. SWOT analysis shows that (technically) the instrument and infrastructure, and funding of Sorong District are ready to the implementation of UU No.28/2009, but in the contrary, the human resources is not (unready). Thus Sorong District Government needs to improve the skill and ability of human resources (officers) through education and training mainly in taxation and property sector, either formal or informal method.

Kata Kunci : PAD, retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan daerah, SWOT