KPK DALAM BINGKAI MEDIA

mukhijab, Prof. Dr. Heru Nugroho,

2011 | Tesis | S2 Sosiologi

Studi budaya (cultural studies) dalam tesis ini mengkaji praktik-praktik kekuasaan di media. Pembahasan praktik kekuasaan dengan membaca makna teks atau praktik budaya tentang kasus Antasari dan kasus Bibit-Chandra di Koran Tempo, Kompas, Jurnas. Metode analisis tesis ini, menerapkan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough sebagai teori substantif, dibantu teori tentang media dan konstruksi sosial, teori ekonomi politik dan hegemoni. Adapun fokus masalah yang ingin dibuktikan dari penelitian ini, menyangkut ekonomi politik media, yang menyangkut pertarngan wacana kelompok dominan antara negara atau nara sumber resmi dan masyarakat sipil atau nara sumber tidak resmi dalam mengendalikan media massa yang dijadikan sampel penelitan ini. Tahapan penelitian ini terdiri dari penentuan tema tesis, penentuan teks media yang dijadikan sampel, wawancara dengan manajer redaksi koran yang diteliti dan sejumlah perwakilan masyarakat sipil, dokumentasi bahan-bahan dari penelitian lapangan, dan penulisan tesis yang berdasarkan bahan-bahan penelitian di lapangan. Hasil dari analisis wacana di Koran Tempo, Kompas, Jurnas sebagai berikut. Ketiga koran tersebut memposisikan kasus Antasari sebagai berita kriminal dan Antasari melakukan pelanggaran hukum dalam kapasitas sebagai individu, bukan sebagai pimpinan KPK. Sementara kasus Bibit-Chandra dikategorikan sebagai berita kriminalisasi dan kedua wakil pimpinan KPK tersebut tidak melakukan kejahatan. Sangkaan tindak pidana terhadap Bibit- Chandra direkayasa oleh negara, tujuannya melemakan KPK. Ideologi yang dibangun koran sampel penelitian ini sebagai berikut : Koran Tempo mengontruksi peristiwa Bibit-Chandra khususnya, untuk meningkatkan akumulasi modal, Kompas mengutamakan kepentingan politik dalam konteks untuk memediasi suara publik, sedangkan Jurnas mengaktualisasikan kepentingan politik rezim yang berkuasa (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono). Analisis ekonomi politik mengkaji distribusi sumber resmi atau negara dan sumber tidak resmi atau sipil dalam kasus konstruksi Antasari dan kasus Bibit- Chandra. Negara sukses dalam mengendalikan wacana bahwa Antasari adalah penjahat dan publik menerima sebagai kebenaran (consensus). Sebaliknya masyarakat sipil menolak wacana yang dikonstruksi oleh negara bahwa Bibit- Chandra sebagai penjahat. Masyarakat sipil melawan negara dengan mengobarkan perang posisi. Masyarakat sipil menang, negara gagal dalam mengkriminalisasi KPK. Dengan demikian negara gagal dalam upaya menancapkan kekuasaan hegemoninya terhadap KPK. Maka masyarakat sipil tampil sebagai penentu krisis dalam media.

Cultural studies in this thesis analyze the practice of power in the media. Study of the practice of power is done by reading the text's meaning or cultural practices of the case of Antasari and Bibit-Chandra in Koran Tempo, Kompas, and Jurnas. The method of analysis in this thesis, applying Critical Discourse Analysis by Norman Fairclough as a substantive theory, supplemented by media and the social construction theory, and political economic and hegemony theory. The focus of the problems to be proved from this study, concerns in the political economy of media, involving discourse contention between dominant groups, between state as an official source and the civil society as an unofficial source in controlling the mass media which is chosen as a sample in this research. Stages of the research consisted of determination the theme of the thesis, determination of the sampled media, interviews with the sampled media editors and representatives of civil society, documentation of materials from fieldworks, and writing a thesis based on those materials. Results from the discourse analysis in Koran Tempo, Kompas, Jurnas as follows. All three newspapers are categorizing Antasari case as criminal news and Antasari broke the law in the capacity as individuals, not as the head of the KPK. While Bibit-Chandra case is categorized as a criminalization against both of them and they are not criminals. The state engineered suspicion of criminal acts against Bibit- Chandra, with the aim to undermine the KPK. The ideology that is built by the sampled paper as follows: Koran Tempo use the Bibit-Chandra case in particular to increase the accumulation of capital, Kompas put in the context of political interests to mediate the public voice, while Jurnas actualize the political interests of the ruling regime (President Susilo Bambang Yudhoyono). Political economic analysis examines the distribution of official sources or in this case is “state” against unofficial sources or civil society in the construction of Antasari and Bibit-Chandra case. “State” successful in controlling the discourse that Antasari is criminals and the public accept it as a truth (consensus). On the contrary, civil society rejects the discourse constructed by the state, that Bibit- Chandra is a villain. Civil society battles a war of position against the state. And civil society won, the state failed to criminalize the KPK. Thus the state fails in effort to plug the hegemony power to the KPK. Civil society appears as a determinant of the crisis in the media

Kata Kunci : studi budaya, praktik kekuasaan, ekonomi politik, hegemoni