MANAJEMEN REKLAMASI KAWASAN PERTAMBANGAN PT. TIMAH DI PULAU BANGKA TAHUN 2007-2010

A'ROFAH, Dr. Samodra Wibawa, M.Sc.

2011 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Isu kerusakan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pasca eksploitasi tambang. Salah satunya terkait dengan keadaan PT.Timah dalam mengelola lingkungan di kawasan bekas lahan pertambangan timah melalui proses reklamasi yang dalam kenyataannya masih menimbulkan respon negatif dari berbagai pihak terkait dengan reklamasi yang di lakukan. Data yang diperoleh terakhir ini menunjukkan hampir 400,000 hektar lahan (atau sekitar 4,000 km2) di Pulau Bangka telah mengalami kerusakan akibat kegiatan penambangan timah. Luas kerusakan ini amat mengkhawatirkan karena telah mencapai 40 persen dari luas daratan Pulau Bangka (11,624 km2). Penelitian yang di lakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih jauh mengenai manajemen PT.Timah khususnya mengenai reklamasi yang telah dilakukan pada areal bekas tambang. Kebijakan pengelolaan lingkungan di Indonesia sesungguhnya tidak lepas dari adanya kekhawatiran akan terjadinya deforestasi, rusaknya ekosistem, tercemarnya lingkungan serta rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia lewat kegiatan-kegiatan seperti legal dan illegal loging, legal maupun illegal minning. Kegiatan legal minning yang dilakukan eleh perusahaanperusahaan besar seperti PT.Timah harus mematuhi berbagai bentuk kebijakan yang terkait dengan upaya mereka deforestasi yang salah satunya melalui areal reklamasi areal bekas tambang. Upaya pengelolaan lingkungan memang tidak bisa lepas dari pentingnya mengadopsi berbagai pendekatan dalam manajemen lingkungan sebagai bentuk keseluruhan penerapan fungsi manajemen dalam memelihara lingkungan. Diketahui bahwa pelaksanaan reklamasi di areal bekas tambang sudah dilakukan, tetapi keberhasilannya masih jauh yang diharapkan sehingga belum memberikan hasil yang optimal dalam upaya memulihkan fungsi lahan sesuai dengan peruntukkannya. Kondisi ini juga diakibatkan oleh masih lemahnya peran kontrol atau pengawasan dari Distamben Provinsi Bangka Belitung. Sementara itu, kendala yang menghambat keberhasilan reklamasi ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya belum adanya pengaturan manajemen yang terpadu, gangguan keamanan pada areal yang di reklamasi, pembinaan dan pengawasan yang kurang dan lain-lain. Untuk itu segera ditetapkan mekanisme kontrol pada pelaksanaan reklamasi yang bersifat terpadu. Disamping itu, pemerintah harus lebih tegas dalam menerapkan sanksi terhadap perusahaan pertambangan yang melanggar kewajiban melakukan reklamasi. Sehingga PT.Timah harus harus menggunakan penambangan teknologi zero minning yakni penambangan sampai habis dan juga perlu didorong kegiatan ekonomi ramah lingkungan yang memberikan peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan kolong bekas tambang yakni revitalisasi usaha perkebunan unggulan seperti lada, karet, dan buah-buahan.

The issue of environmental damage in connection with post-mine exploitation activities. One of them related to the state PT.Timah in managing the environment in the former tin mining land through reclamation processes are in fact still cause a negative response from various parties associated with the reclamation will be undertaken. Data obtained by this last show of nearly 400,000 hectares (or about 4,000 km2) in Bangka Island has been damaged by tin mining activities. Extent of damage is very worrying because it has reached 40 percent of the land area of Bangka Island (11.624 km2). Research will be undertaken through a qualitative descriptive approach. The purpose of this study to examine further the management PT.Timah especially regarding reclamation has been done on former mining area. Environmental management policy in Indonesia is not really separated from the fears of deforestation, destruction of ecosystems, environmental contamination and damage to the environment caused by human activity through activities such as legal and illegal logging, both legal and illegal Minning. Minning legal activities undertaken by large companies such as PT.Timah must comply with various forms of policy related to their efforts to deforestation, one of which through the former mining area reclamation area. Environmental management efforts can not be separated from the importance of adopting different approaches in environmental management as the overall shape of the application of management functions in preserving the environment. It is known that the implementation of the reclamation on mined areas have been done, but success is still expected so far have not provided optimal results in an effort to restore the land in accordance with destining. This condition is also caused by the still weak role of the control or supervision of the Province of Bangka Belitung Distamben. Meanwhile, the obstacles that hinder the success of reclamation is caused by various factors including the lack of integrated management arrangements, security disturbances in the reclamation area, coaching and supervision are less and others. For that immediately established control mechanisms on the implementation of the reclamation that is integrated. In addition, the government should be more assertive in imposing sanctions against companies that violate the obligation to conduct mining reclamation. So PT.Timah must have to use the zero mining technology that is mine until they run out and should also be encouraged environmentally friendly economic activities that provide increased economy by utilizing the former mining pit that is superior plantation revitalization efforts such as pepper, rubber, and fruits

Kata Kunci : manajemen, reklamasi dan penambangan