PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Rosdiana, Dr. Sutanto, S.H., M.S.

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji peranan notaris dalam proses pembubaran perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; tanggung jawab direksi secara pribadi terhadap pembubaran perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; serta hal-hal yang dapat menghindarkan direksi dari tanggung jawab direksi secara pribadi terhadap pembubaran perseroan terbatas. Penelitian yang hendak dilaksanakan ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer. Guna menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data sekunder. Seluruh data kemudian di analisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) peran notaris dalam pembubaran perseroan terbatas dimulai dengan pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda pembubaran perseroan terbatas. Selanjutnya hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut oleh notaris dibuat Akta Pembubaran Perseroan Terbatas. Pada dasarnya notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam pembubaran perseroan terbatas yaitu notaris berperan membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda pembubaran perseroan dan selanjutnya diikuti dengan pembuatan akta pembubaran perseroan terbatas; (2) berdasarkan konsep fiduciary duty, pembubaran perseroan salah satunya disebabkan karena tidak dipenuhinya fiduciary duty oleh direksi perseroan. Hal tersebut agak berbeda dengan konsepsi business judgement rule yang menyatakan bahwa seorang anggota direksi baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas pembubaran perseroan jika ia terbukti telah salah atau melakukan gross negligence, fraud, conflict of interest atau illegality; serta (3) Menurut konsepsi business judgement rule, dapat tidaknya seorang anggota direksi dipertanggungjawabkan menurut ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas bergantung dari penyebab pembubaran perseroan tersebut. Dalam hal ini perlu diperhatikan apakah tindakan, perbuatan atau perikatan yang dibuat anggota direksi tersebut memenuhi unsur gross negeligence, fraud, conflict of interest dan atau illegality. Jadi pembedaan antara fiduciary duty dan business judgement rule hanya pada persoalan pembuktian. Dalam business judgement rule adanya gross negligence, fraud, conflict of interest dan illegality harus dibuktikan oleh penggugat.

This research is aimed to understand and study notary’s role in the process of limited company dispersal based on law number 40 year 2007; Director’s personal responsibility to the dispersion of limited company based on law number 40 year 2007; also anything that can cause director evade from their personal responsibility to the limited company’s dispersal. This research is normative juridical research, that is research focused to the library research to obtain primary data. To support and complete data, normative juridical research are performed then. This research are performed with field research to obtain secondary data. All data are analyzed then with qualitative descriptive method. The result of the research are : (1) Notary’s role in the process of limited company dispersal is started with the making of official report of the Extraordinary General Meeting of Shareholder with limited company’s dispersal as the agenda. Then based from the result of the Extraordinary General Meeting of Shareholder, the official document of limited company’s dispersal are made by the notary. Basically the notary have very important role in the process of limited company’s dispersal, that the notary have role to make official document of Extraordinary General Meeting of Shareholder with limited company dispersal as the agenda and followed by the making of official document of limited company’s dispersal. (2) Based from fiduciary duty’s concept, one of the cause of the dispersal of limited company is unfulfilled fiduciary duty by the limited company’s director. That is a little bit different with business judgment rule’s conception that declare if one of director’s member can only asked his or her personal responsibility upon the dispersal of the limited company if he or she are proved guilty or has performed gross negligence, fraud, conflict of interest or illegality; also (3) Based from business judgment rule, the ability of a director member to take responsibility based on section 104 subsection (2) of Limited Company Rule are depended from the cause of limited company’s dispersal. It is necessary to pay attention in this case if the action, effort or bond that is made by the member of director fulfill gross negligence, fraud, conflict of interest or illegality’s substance. So, the difference between fiduciary duty and business judgment rule are only at the matter of evidence. In the business judgment rule, the existence of gross negligence, fraud, conflict of interest and illegality must be proved by the litigant.

Kata Kunci : Peran Notaris, Pembubaran Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007