Laporkan Masalah

PERAN PEMBINAAN OLEH KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TERHADAP BANK PERSEPSI UNTUK MENCAPAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN

Bekti Hendri Atmoko, SE, Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian tentang Peran Pembinaan Oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Terhadap Bank Persepsi Dalam Mencapai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu suatu penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang lebih banyak mengkaji data sekunder. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk tulisan yang sistematis, sehingga memudahkan untuk memberikan interpretasi berikut jawaban atas permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam menjalankan pembinaan terhadap Bank Persepsi dalam mengelola penerimaan negara untuk menghasilkan Laporan Harian Penerimaan Bank yang akurat sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat tercapai opini wajar tanpa pengecualian 2) Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Bank Persepsi dalam mengelola penerimaan negara untuk menghasilkan Laporan Harian Penerimaan Bank yang akurat sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat tercapai opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui : 1) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Persepsi berdasarkan kontrak antara Ditjen Perbendaharaan dengan Bank Persepsi. 2) Belum ada peraturan yang mengatur tentang tatacara pembinaan terhadap Bank Persepsi.

This research is about the role of supervision for Bank PERSEPSI by the Regional Office of the Directorate General of Treasury of the Yogyakarta Special Territory. The supervision aims at achieving a unqualified opinion financial report as required by the Central Government. A normative juridical research is a study of legal principles, legal systems, legal comparison, regulations which are still currently effective. The data of this qualitative research are drawn from library research and secondary data. All the collected data were elaborated using qualitative analysis and presented systematically. This will easily help to acquire the accurate interpretation and to answer the research questions. There are two purposes of this study: 1) to investigate the supervisory role of the Regional Office of the Directorate General of Treasury of the Yogyakarta Special Territory for Bank PERSEPSI so that it can administer the state revenues in the accurate daily reports which in the end the Bank can produce a unqualified opinion financial report as required by the Central Government, 2) to investigate the problems that arised during the supervision and how to solve the problems so that Bank PERSEPSI can produce a qualified opinion financial report as required by the Central Government. The results of the research show: 1) The Regional Office always provides supervision and guidance to Bank PERSEPSI as agreed in the contract between the Directorate General of Treasury and Bank PERSEPSI, and 2) there are no standard procedure regulations to conduct the supervision for Bank PERSEPSI.

Kata Kunci : Pembinaan, Penerimaan Negara, Laporan Keuangan, Wajar Tanpa Pengecualian


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.