MEKANISME PERENCANAAN DAERAH : DOMINASI PENDEKATAN TEKNOKRATIK DAN POLITIK TANPA PENDEKATAN PARTISIPATIF (Studi Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat)

Hans Mamboai, Prof. Dr. Susetiawan

2011 | Tesis | S2 Sosiologi minat Studi Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan mekanisme perencanan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, aktor/elit politik yang terlibat dalam pengambilan kebijakan di daerah, serta implementasi aspirasi di tingkat desa dalam kebijakan daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada september 2010 dan merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Dengan demikian wawancara mendalam (indepth-interview) adalah teknik yang digunakan memperoleh data dan infomasi dari informan kunci. Informan berasal dari 4 kelompok yakni ; kelompok eksekutif, legislatif, pengusaha, serta NGO’s. Pemilihan awal informan ditentukan berdasarkan kemungkinanya dalam memberikan informasi. Pemilihan informan tahap selanjutnya menggunakan sampel bola salju (snowball sampling) dengan cara menanyakan kepada informan awal tentang siapa-siapa lagi yang dikenal dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka analisa data dilakukan secara deskriptif, dengan menggunakan teori untuk menjelaskan karakteristik perencanaan pembangunan dan relasi aktor-aktor yang terlibat dalam proses perencanaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa, proses perencanaan di kabupaten Manokwari lebih bersifat elitis dan sentralistis, hanya menyentuh 2 (dua) pendekatan perencanan, yakni pendekatan politik dan teknokratik. Sedangkan proses perencanaan partisipatif yang diharapkan sebagai cerminan dan representasi kebutuhan akan pembangunan dari bawah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam perencanaan daerah hanya terjadi di ruang privat birokrat dan politisi, serta masih belum transparannya proses itu sendiri. Dalam proses penganggaran di kabupaten manokwari, kepentingankepentingan aktor birokrat (eksekutif) dan aktor politik (legislatif) serta aktor-aktor ekonomi (swasta) yang berada di luar jalur formal lebih mendominasi dan mengontrol arah dan kebijakan anggaran yang dihasilkan. Praktek bisnis birokrat dan legislatif serta kelompok usaha pasca penetapan APBD, terjadi setiap tahun anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan memanipulasi tender dalam proses pelelangan proyek antara aktor birokrat, legislative dan pengusha.

This study aims to analyze the processes and planning mechanisms in Manokwari Regency West Papua Province, political elite involved in policy making in this area, as well as the implementation of the aspirations at the village level in local policies. This research carried out in September 2010 and is a descriptive study, with a qualitative approach. Thus, in-depth interviews is a technique used to obtain data and information from key informants. Informants came from 4 groups, namely ; executive, legislative, business, and NGO's. Selection is determined based on the initial informant in providing information. Selection of the next stage of informants using snowball sampling by asking the initial informant about anyone else who is known and is able to provide the information needed. To acomplish this objectives, the data analysis was done descriptively, using the theory to explain the characteristics of development planning and relations of actors involved in the planning process. The results show that, the planning process in Manokwari regency is more elitist and centralist, just touch the 2 (two) planning approach, namely the political and technocratic approach. While the participatory planning process that is expected as a reflection and representation of the need for development from below is not executed properly. Thus, decision-making in the planning area occurs only in a private room bureaucrats and politicians, and still has not been transparency in the process itself. Within the budgeting process in Manokwari, the interests of bureaucratic actors (executive) and political actors (the legislature) and economic actors (private sector) who are outside formal channels more dominate and control the direction and policies produced budget. The business practices of bureaucrats and legislators and business groups after the establishment of budgets, occur each fiscal year. This is demonstrated by manipulating the bidding in the tender process between actors bureaucrats, legislative and business.

Kata Kunci : Perencanaan daerah, keputusan politik, pendekatan politik, teknokratik dan partisipatif