IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO

JURISMAN M. KADJI, Dr. M. Baiquni, M.A.

2011 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Kemiskinan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Begitu rumitnya persoalan ini mendorong perumusan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan dalam program pembangunan nasional. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui Program Nasional Pembedayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Penulisan Tesis ini merupakan hasil kajian mengenai Implementasi PNPM-MP yang dilaksanakan di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo sebagai sebuah kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinanan di Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis jalannya implementasi PNPM-MP di Kota Tengah, mengetahui respon masyarakat terhadap pelaksanaan program, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program tersebut. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis data. Dari hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa implementasi program di setiap tahapannya secara normatif memang telah terlaksana. Terdapat kesesuaian antara ketentuan pedoman program dengan pelaksanaannya di masyarakat. Namun demikian, dalam hal implementasinya sebagai sebuah kebijakan pemberdayaan, secara substansi masih jauh dari tujuan yang diharapkan. Hal ini didukung dengan analisis mengenai respon masyarakat terhadap pelaksanaan program, baik itu proses komunikasi yang dilakukan, ketersediaan sumber daya, hingga sikap implementor yang mempengaruhi partisispasi masyarakat di dalam pelaksanaan program. Selain itu, diketahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan program ini secara keseluruhan, sehingga perlu dilakukan perubahan dan perbaikan. Beberapa rekomendasi perbaikan implementasi program tersebut antara lain: 1) Perlu diberikan kemudahan dan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan program. 2) Perlu penyederhanaan dalam prosedural kegiatan program. Seperti penyusunan PJM, pembuatan proposal kegiatan, hingga pemanfaatannya. 3) Perlu di upayakan pelatihan dan pembinaan kepada para calon anggota dan anggota KSM dengan menggandeng mitra selain pemerintah. 4) Perlu dipertimbangkan reshuffle dan evaluasi terhadap para implementor yang tidak lagi kompoten di dalam pelaksanaan program. 5) Perlu diupayakan pengalokasian kegiatan pembangunan daerah untuk masyarakat di setiap tahunnya sehingga proses pemberdayaan bisa terus berlanjut.

Poverty was a serious issue in Indonesia. Such complicated issue encouraged to formulate poverty reduction policies into the national development programs. A type of policy was implementation of community empowerment through the National Programs on Independent Urban Communities empowerment (PNPM-MP). The arrangement of this thesis was resulted from study on implementation of PNPM-MP held in Kota Tengah district Gorontalo city as a governmental policy to address the poverty issues in Indonesia. The study purposed to analyze the course of implementation on PNPM- MP in Kota Tengah district, To know public response toward the program implementation, and also to know factors affecting the program implementation. While the approach used in this study was qualitative and the methods of collecting data is observation, interviews, and documentation. It was also conducted data analysis. From the analysis conducted, it determined that programs implementation on each stage normatively has been accomplished. It was existed a conformity between provisions of program guidelines and the implementation on the community. However, Considering the implementation as an empowerment policy, Substantially, it was still far from the expected goals. It was supported from analysis of public response to the implementation, Program either as process of communication which has been conducted, the availability of resources, to the implementers’ attitudes which affecting participation of the community in implementing the program. In addition, It was known some dominant factors affecting the implementation of this program entirely, There fore, it needed a change and improvement. Some recommendations for improvement in implementing the program were: 1) It demanded the ease and more opportunities for the poor in to make decision in the program. 2) It needed a simplification in procedural activities of the program. Such as PJM preparation, Arrangement of proposal activities, And also their utilization. 3) It needed an effort of training and guidance to prospective members and members of KSM through non governmental partnership. 4) Consideration should be reshuffled and evaluated toward the implementers those incompetence in implementing the program. 5) It needed an effort of areas allocation on local development for public as yearly to make this empowerment process sustainable.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Kemiskinan dan Pemberdayaan.