Politik Ekonomi Kebijakan Pertambangan (Studi Kasus Tambang Emas di Kelurahan Poboya Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah)

ANDI IRWAN, S.SOS, Dr. Erwan Agus Purwanto, MA.

2011 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Ide untuk melakukan penelitian ini bermula dari konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang emas di Kelurahan Poboya Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari kebijakan pemerintah daerah yang cenderung mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat adat Poboya dalam pengelolaan tambang emas tersebut, yaitu terbitnya Surat Edaran Walikota Palu Nomor Nomor: 610/0185/3/2009 tertanggal 16 Maret 2009 Tentang Pelarangan Aktivitas Pertambangan Rakyat di Kelurahan Poboya dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 180/345/Biro Hukum-G.ST/2009 Tentang Penertiban Terpadu Penambang Emas di Kelurahan Poboya. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban terhadap satu pertanyaan besar, yaitu mengapa kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan tambang emas di Kelurahan Poboya cenderung mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat adat sehingga menyebabkan terjadinya konflik, mengidentifikasi siapa saja aktor yang terlibat serta berpengaruh terhadap lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan tambang emas di Kelurahan Poboya dan kepentingan masing-masing aktor, serta menggambarkan dinamika politik yang mewarnai lahirnya kebijakankebijakan pemerintah daerah tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori nilai ekonomi dan kelangkaan sumber daya alam, teori ekonomi politik, yaitu teori pilihan publik (public choice), teori pemburu rente (rent seeking), serta teori regulasi ekonomi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa aktor yang terlibat dan berpengaruh terhadap lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan tambang emas di Kelurahan Poboya beserta kepentingannya masing-masing. Aktor tersebut terdiri atas aktor nasional dan aktor lokal. Aktor nasional terdiri dari: (1) Pengusaha/Swasta, yaitu perusahaan PT. Bumi Resources dan anak perusahaannya PT. Citra Palu Minerals yang memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan berlipat ganda dari potensi tambang emas Poboya, (2) Presiden yang memiliki kepentingan politik untuk melestarikan kekuasaan, (3) Menteri Kehutanan yang memiliki kepentingan pribadi untuk mengamankan jabatan, (4) Menteri Energi Sumber Daya Mineral yang memiliki kepentingan untuk mengamankan jabatan. Sedangkan aktor lokal meliputi: (1) Gubernur yang memiliki kepentingan politik untuk melestarikan kekuasaan, (2) Walikota/Wakil Walikota yang memiliki kepentingan politik untuk melestarikan kekuasaan, (3) Aparat kepolisian yang memiliki kepentingan ekonomi, (4) Masyarakat adat yang memiliki kepentingan ekonomi bersama, mempertahankan hak-hak ulayat, dan menjaga kelestarian lingkungan. (5) Lembaga Swadaya masyarakat yang berkepentingan menjaga kelestarian lingkungan serta membela hak-hak masyarakat Poboya. Lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan tambang emas di Kelurahan Poboya diwarnai konspirasi dengan pihak perusahaan ,pemerintah pusat, dan aparat kepolisian. Pemerintah daerah dalam membuat kebijakan lebih mengedepankan kepentingan pribadi atau kepentingan politik dan tidak mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat adat Poboya.

The idea to conduct this study stems from the conflict between indigenous peoples and the governments in the management of gold mines in the Village Poboya Palu of Central Sulawesi Province as a result of government policies that tend to ignore the rights and interests of indigenous peoples in the management Poboya gold mine , namely the issuance of Circular Letter No. Palu Mayor Number: 610/0185/3/2009 dated March 16, 2009 on the Prohibition of Mining Activities in the Village People Poboya and Central Sulawesi Governor's Decree Number 180/345/Biro Hukum-G.ST/2009 About Control Gold miners at the Village integrated Poboya.This study was conducted to find the answer to one big question, namely why the local government policy towards the management of gold mines in the Village Poboya tend to ignore the rights and interests of indigenous peoples so that the causes of conflict, identify who the actors involved and influenced the birth of the policies local government's management of gold mines in the Village Poboya and interests of each actor, as well as describing the political dynamics that characterize the birth of the policies of the local government.   The theory used in this study is the theory of economic value and scarcity of natural resources, political economic theory, namely public choice theory (public choice), the theory of rent-seeking hunter (rent seeking), as well as the theory of economic regulation. The research methods used in this study is qualitative research methods. Based on the survey results revealed that there are several actors involved and the effect on the birth of the policies of governments towards the management of gold mines in the Village Poboya along with their own interests. Actor consists of national actors and local actors. National actors consist of: (1) Entrepreneur / Private, namely PT. Bumi Resources, a subsidiary of PT. Citra Palu Minerals that have an interest to gain profit doubled from Poboya potential gold mine, (2) The President who has a political interest to conserve power, (3) The Minister of Forestry who has a vested interest in securing the position, (4) Minister of Energy and Mineral Resources who have an interest to secure the position. While local actors include: (1) Governors who have political interests to conserve power, (2) Mayor / Deputy Mayor who has a political interest to conserve power, (3) Police officers who have economic interests, (4) Indigenous people who have an interest joint Economic, defend indigenous rights, and protecting the environment. (5) Non-governmental public interest in protecting the environment and defend the rights of Poboya. The birth of the policies of governments towards the management of gold mines in the Village poboya tinged conspiracy with the company, the central government, and the police. Local governments in making policies to put forward their personal or political interests and does not accommodate the aspirations and interests of indegenous peoples Poboya.

Kata Kunci : Kebijakan, kepentingan politik, kospirasi, konflik