STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN TUBAN

Joko Purnama, S.A.P., Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si.

2011 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan yang secara historis menjadi tulang punggung kebijakan subsidi pertanian di Indonesia. Sejak tahun 2006 pengalokasian anggaran subsidi pupuk oleh pemerintah tidak lagi melalui mekanisme subsidi harga gas, tetapi berupa subsidi atas harga jual pupuk. Mulai pertengahan tahun 2008, sistem distribusi pupuk bersubsidi dilakukan secara tertutup. Tataniaga pengadaan dan penyalurannya didasarkan pada wilayah tanggung jawab masing-masing produsen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses implementasi serta peran para aktor dalam implementasi kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tuban. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sementara teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan di lingkungan kerja Dinas Pertanian serta Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, anggota Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) Kabupaten Tuban, pengelola distributor pupuk bersubsidi, pengelola kios pengecer resmi, dan juga informan petani dari Desa Sumurjalak Kecamatan Plumpang dan dari Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa persoalan kelangkaan pupuk selain disebabkan oleh faktor-faktor alam seperti ketersediaan bahan baku, bencana alam, serta kondisi iklim juga disebabkan oleh pelaksanaan kebijakan tataniaga pupuk. Selama tahun 2010 memang sudah tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Tuban, namun bukan semata-mata atas keberhasilan implementasi kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tetapi juga karena adanya penurunan kebutuhan pupuk oleh petani dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tataran implementasi kebijakan, proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan, tetapi problem-problem yang muncul di lapangan justru pada hal-hal teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal itu disebabkan kerjasama antar aktor (petani, pengecer, distributor, produsen, dan pemerintah) belum berjalan dengan baik. Rekomendasi kebijakan yang dapat penulis kemukakan antara lain dalam penentuan alokasi pupuk bersubsidi sebaiknya pemerintah pusat mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dibuat oleh petani maupun pemerintah kabupaten, perlu adanya kepastian jenis dan jumlah pupuk bersubsidi dalam satu paket penjualan, perlu dipertimbangkan lagi aktor yang terlibat dalam jaringan distribusi pupuk bersubisdi, serta perlu perbaikan dalam penentuan penanggung jawab rayonisasi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Fertilizer subsidy is one of policy that a historically is the backbone of the agricultural subsidy policy in Indonesia. Since 2006, the budget allocation of fertilizer subsidy by the government nevermore through a gas price subsidy mechanism, but in the form of fertilizer prices subsidy. Starting of mid-2008, distribution system of subsidized fertilizer does an enclosed manner. It’s the trading system of procurement and canalization based on area of responsibility every producer. This study aims to analyze the implementation process and an actor role in the implementing procurement and canalization policy of subsidized fertilizer in Tuban. The author use descriptive research method with qualitative approaches. While the technique of its data collecting through observation, in-depth interview, and documentation. Source of date in this study came from informant in the work environment Office of Agriculture and Office of Economic Affair and Tourism Tuban Regency, a member of the Supervisory Commission of Subsidized Fertilizer and Pesticide (KP3) Tuban Regency, distributors and authorized retail of subsidized fertilizer, and peasant from villages of Sumurjalak and Sukoharjo. Base on research result, it was concluded that the issue of fertilizer scarcity other than caused by natural factor like availability of raw material, natural disaster, and climate conditions also be caused by the implementation of fertilizer trading system policy. During 2010, does not occurred scarcity of subsidized fertilizer in Tuban, but not solely upon the success of implementing procurement and canalization policy but also due to decreased of fertilizer requirement by peasant compared with previous years. At the level of policy implementation, the procurement and canalization process of subsidized fertilizer has been running well according to the provisions, but the problem arising in the field precisely in technical matters it policy implementation. It is caused the cooperation between actors (peasants, retailers, distributors, producers, and government) has not been running well. Policy recommendations that can be writer suggested, among others, in determining allocation of subsidized fertilizer the central government should consider the proposal of fertilizer requirement by the peasant, necessary of certainty the type and amount of subsidized fertilizer within one sales package, worth considering an actor that involved in distribution network of subsidized fertilizer, and need improving on the determination who’ll be responsible every area of procurement and canalization the subsidized fertilizer.

Kata Kunci : pupuk bersubsidi, pengadaan pupuk, penyaluran pupuk, harga pupuk, paket penjualan pupuk, peran aktor