PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI LELANG DALAM LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1236 K/Pdt/2009)

ANNISA DINDA FARAMITHA, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian alas gugat kepada pembeli lelang dengan peraturan perundang-undangan di bidang lelang dan asas-asas lelang dalam Perkara Perdata Nomor 138/Pdt.G/2006/PN.Slmn dan perlindungan hukum terhadap pembeli lelang eksekusi hak tanggungan dalam pertimbangan hukum dan putusan hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1236 K/Pdt/2009. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder serta dilengkapi dengan jenis penelitian berupa penelitian lapangan. Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundangundangan sebagai kaidah hukum positif di bidang lelang, bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku/literatur untuk menjelaskan bahan hukum primer. Cara dan alat pengumpulan data dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Alas gugat sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembeli lelang sebagai Tergugat VII karena membeli obyek lelang yang mengandung cacat materil dalam hak kepemilikan dalam penjualan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan berdasarkan Risalah Lelang Nomor Nomor 178/2006 tanggal 16 Nopember 2006 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lelang dan asas-asas lelang, karena pembeli lelang telah mengikuti proses lelang berdasarkan peraturan dan asas-asas lelang dan atas dasar itikad baik. Alas gugat perbuatan melawan hukum hanya sesuai ditujukan kepada pemilik barang/obyek perkara yang berhubungan langsung dalam perjanjian jual beli obyek sengketa yaitu Tergugat III dan IV. 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1236 K/Pdt/2009 telah memberikan Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang, karena obyek sengketa tetap menjadi milik pembeli lelang. Apabila putusan tersebut mengakibatkan adanya perubahan hak atas barang lelang maka pemilik/penjual harus bertanggung jawab atas gugatan perdata tersebut serta mengganti kerugian kepada pembeli lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK. 07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

The purpose of this study was to determine the suitability of the base accountable to auction buyers with legislation in the fields of auction and auction principles of in Civil Case No. 138/Pdt.G/2006/PN. Legal protection against the execution of an auction buyer mortgage in consideration of law and decision of the Supreme Court Judges pursuant to Decision No. 1236 K/Pdt/2009. This research is a type of juridical normative research that examines law library materials and secondary legal materials and equipped with the type of research in the form of field research. Primary legal materials obtained through legislation as a rule of positive law in the areas of auctions, secondary legal materials obtained through the literature to explain the primary legal materials. Ways and means of data collection in this thesis study conducted by the research literature and interviews. The results obtained qualitatively analyzed with descriptive methods. The results showed that: 1) Base accountability as the basis for tort claims made as defe ndants VII auction buyer for buying the auction object containing material defects in the property rights in the execution of an auction sale of mortgaged held by the proceedings of the auction No. 178/2006 dated 16 November 2006 is not in accordance with the legislation in the fields of auction and principles of the auction, because auction buyers have followed the bidding process under the rules and principles of the auction and on the basis of good faith. Base accountability unlawful act only according to the owner of the goods/objects that relate directly to the case in the purchase agreement the object dispute that defendants III and IV. 2) the decision of the Supreme Court No. 1236 K/Pdt/2009 has provided legal protection to the buyers auction, because the objects of disputes remains a buyers auction. If the decision result in a change in the rights to auction the owner or seller should be liable for a civil lawsuit and indemnify the buyers auction as a stipulated in the Minister of Finance No. 40/PMK.07/2006 on Guidelines for Implementation of The Auction.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembeli Lelang, Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1236 K/Pdt/2009