TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN RIAU ( Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/PID/B/1999/PN/TBH )

Silfa Yani, Isharyanto, S.H., MH.

2011 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini mencoba mengangkat pokok permasalahan penanganan proses penyelesaian perkara anak nakal yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur sesuai Putusan Nomor 11/PID/B/1999/PN/TBH Pengadilan Negeri Tembilahan Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab, informasi dan pengetahuan mengenai modus operandi yang dilakukan, dan pelaksanaan proses penyelesaian perkara anak nakal dalam penegakan hukum pidana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah penelitian empiris. Bahan-bahan penelitian diperoleh dari dokumen terkait Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 11/PID/B/1999/PN/TBH dan wawancara dengan para narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana anak berdasarkan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam praktek masih didominasi pendekatan teurapeutik, satu pendekatan yang dijiwai model peradilan pembinaan anak secara perorangan (individual treatment model). Penyelesaian kasus-kasus pidana anak dengan model ini tanpa didukung lembaga-lembaga yang memadai cenderung kurang efektif dalam menanggulangi terjadinya perilaku kenakalan anak di masyarakat. Faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan ditinjau berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 11/PID/B/1999/PN/TBH, yaitu intelegensia, keluarga, pendidikan, dan pergaulan pelaku. Modus operandi yang dilakukan karena pengaruh atau suruhan dari orang lain/orang dewasa yang juga sebagai pelaku lain tindak pidana pembunuhan serta adanya. Pelaksanaan penyelesaian perkara menyimpang sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Hakim tidak menggunakan laporan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 56 Undangundang Nomor 3 Tahun 1997. Dalam Pasal 56 tersebut menyatakan bahwa sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan akan sangat berpengaruh terhadap pertimbangan hukum bagi hakim.

This study tries to pick the subject matter settlement process handling juvenile crime is murder committed by children under the age appropriate District Court Decision Number 11/PID/B/1999/PN/TBH Tembilahan Riau. The purpose of this study was to determine the underlying factors, information and knowledge of the operand modus that is done, and the implementation of the settlement process in the juvenile criminal law enforcement of criminal homicide committed by children under that age. This study is a normative legal research. The nature of this research is empirical research. Research materials related documents obtained from the Tembilahan District Court Decision No. 11/PID/B/1999/PN/TBH and interviews with relevant informants. The results showed that the implementation of children criminal justice under Law No. 3 of 1997 on Juvenile Court in practice is still dominated by therapeutic approach, an approach inspired by the judicial model of child development as individuals (individual treatment model). Settlement of criminal cases of children with this model without the support of adequate institutions tend to be less effective in preventing the occurrence of the behavior of juvenile delinquents in the community. The factors causing crime murders committed by children in the jurisdiction of the District Court Tembilahan assessed based on an analysis of the Court Decision Number 11/PID/B/1999/PN/TBH, namely intelligence, family, education, and association perpetrators. The modus operandi is done because of the influence or messengers from other people/adults who are also perpetrators of murder and other crimes. Implementation of the settlement deviates as stipulated in Law No. 3 Year 1997 on Juvenile Court. The judge did not use the research reports from the Advisor Community. This is contrary to Article 56 of Law No. 3 of 1997. In Article 56 states that before the trial opened, Judge ordered the supervisor to report the results of Community research community about the child concerned. Report of the Supervising Social studies will greatly affect the legal consideration for the judges.

Kata Kunci : Anak Nakal, Pembunuhan, UU No.3/1997