KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH PERBATASAN DAN KEPULAUAN (Study Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Dan Infrastruktur Di Wilayah Perbatasan Morotai Utara Dan Kepulauan Kayoa Selatan Propinsi Maluku Utara)

Ali Lating,S.IP, Drs. Cornelis Lay, MA.

2011 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Wilayah perbatasan dan kepulauan merupakan dua wilayah yang hingga kini masih mengalami keterbatasan yang serius terutama dalam hal pelayanan publik. Keterbatasan infrastruktur pelayanan, letak wilayah yang luas serta sarana prasarana transportasi yang diharapkan dapat memperlancar mobilisasi manusia, barang dan jasa hingga kini masih menjadi masalah serius. Sedangkan pada saat yang sama tuntutan akan pelayanan yang melintasi batas – batas teritorial maupun administrasi, termasuk di wilayah perbatasan maupun kepulaun, merupakan salah satu amanat konstitusi yang harus dilaksanakan terutama penyelenggara pemerintahan di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam meyelenggarakan pelayanan publik di wilayah perbatasan Morotai Utara dan Kepulauan Kayoa Selatan Propinsi Maluku Utara khususnya sektor kesehatan, pendidikan dan transportasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan analisa kualitatif, yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, sampai dengan penarikan kesimpulan, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, fokus group diskusi, dokumentasi dan observasi di wilayah perbatasan dan kepuluan. Sebagai sumber data primer adalah sumber informen terpilih yang relevan dengan masalah penelitian dan data sekunder dilakukan melalui penelahan dokumen-dokumen daerah, Undang- Undang, Keppres serta buku, koran maupun website yang relevan dengan topik penelitian. Dari hasil dan analisa data terlihat bahwa penyelenggaran pelayanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur belum optimal. Dari aspek Ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) dan pemerataan (distribution) dan ketersesuaian (adaptability) baik itu tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, maupun tenaga kesehatan, ketersediaan sarana prasaran lainya masih sangat terbatas kondisi ini diperburuk dengan akses terhadap pelayanan yang sulit serta kondisi ekonomi yang lemah, ancaman keselamatan jiwa akibat lambanya penanganan bahaya dini. Kondisi ini juga dialami pada bidang pendidikan. Ketersediaan tenaga guru yang masih sangat minin, infrastruktur yang sangat minim serta disparitas guru antar wilayah mengakibatkan proses pendidikan tidak optimal. Di sektor transportasi baik jalan baik transportasi darat seperti arteri jalan maupun jembatan yang belum terbuka bahkan sebahgian dalam kondisi rusak maupun transportasi laut yang sangat minim baik dari segi jumlah maupun waktu perjalanan. Akibatnya mobilisasi barang maupun jasa menjadi terhambat, aktivitas ekonomi tidak optimal dan pada akhirnya masyarakat baik di perbatasan maupun kepulauan masih terjebak dalam keterisolasian yang berkepanjang. Ancaman keamanan, kondisi geografi yang sangat luas, serta lemahnya kapasitas pemerintah daerah yang ditunjukan dengan lemahnya penyerapan anggaran menjadi salah satu penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan publik baik di perbatasan maupun kepulauan. Tesis ini menawarkan solusi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah perbatasan dan kepulauan yakni, penguatan kapasitas kelembagaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta penyediaan angggaran yang cukup untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang terjangkau.

Border areas and islands are the two areas that still have serious limitations, especially in terms of public service. Limitations of infrastructure services, the location of the region and extensive transportation infrastructure that is expected to facilitate the mobilization of people, goods and services is still a serious problem. While at the same time demand for services that cross borders - territorial and administrative boundaries, including in border areas as well as maritime, is one of the constitutional mandate that must be implemented, especially providers of governance in the region. This study aims to determine how the ability of local governments in public service meyelenggarakan Morotai in the border regions of North and South Islands Kayoa North Maluku Province, especially in health, education and transportation. This research is a type of exploratory descriptive study with qualitative analysis approach, starting with data collection, data reduction, through inference, techniques of data collection through interviews, focus group discussions, documentation and observation in the border areas and islands. As the primary data source is the source selected informen relevant to the issue of research and secondary data is done through regional review documents, Law, Presidential Decree as well as books, newspapers and websites that are relevant to the topic of research. From the results and analysis of data shows that organizing public services in health and education sectors as well as the infrastructure is not optimal. From the aspect of availability (availability), accessibility (accessibility) and equity (distribution) and ketersesuaian (adaptability) both health professionals such as doctors, midwives, and health personnel, availability of other means of working paper is still very limited conditions is exacerbated by the difficult access to services as well as weak economic conditions, the threat of life safety hazard due to handling early. This condition is also experienced in the field of education. The availability of teachers is still very minin, infrastructure was minimal and the disparities between regions lead the process of teacher education is not optimal. In both the road transport sector both ground transportation such as arterial roads and bridges that have not been open even part in damaged condition and sea transport are minimal in terms of both number and travel time. As a result, mobilization of goods or services to be hampered, economic activity is not optimal and in the end people in both the border and the island is still trapped in the isolation of berkepanjang. Security threat, a very wide geographic conditions, and weak local government capacity shown by the weak absorption of the budget to be one obstacle in the implementation of public service both at the border or islands. This thesis offers a solution in the administration of public services in border areas and islands that is, strengthening institutional capacity, governance and the provision of supervision calculation sufficient to ensure the implementation of affordable public services.

Kata Kunci : Desentralisasi, Pelayanan Publik, Perbatasan , Kepulauan