PENILAIAN USAHA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TRANSJAKARTA BUSWAY TAHUN 2010

Muliani Sulya Fajarianti, SE, Dr. Wakhid Slamet Ciptono, M.B.A., M.P.M.

2011 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Dalam penerapan/konteks sinergitas transportasi darat khususnya Angkutan Massal (Mass Rapid Transport/MRT) di lingkungan perkotaan, mendapat tuntutan agar menjadi lembaga pelayanan transportasi darat yang baik dan dikelola dengan benar. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, transportasi daerah khususnya di daerah perkotaan mengalami proses menjadi suatu lembaga pelayanan umum yang non profit, bukan privatisasi, ataupun menjadi perusahaan yang mencari untung yaitu Lembaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Lembaga ini merupakan unit pemerintah yang mengenal konsep Quasi Public Goods, dimana pendanaan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN), disamping itu lembaga BLUD mempunyai wewenang untuk mendapatkan pemasukan dari jasa layanan yang dibayar masyarakat sebagai suatu penerimaan fungsional. Di Indonesia, khususnya Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki konsep MRT dimaksud, akan menerapkannya sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah yaitu memberikan fasilitasi dan sarana juga prasarana transportasi publik yang dapat dikelola dengan pengelolaan khusus agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, ekonomis, dan efisien bagi para pengguna transportasi tersebut. Hal ini dikarenakan dimasa mendatang aspek pelayanan umum dengan pola pengelolaan khusus sebagaimana dimaksud tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni Pemerintah Daerah, tetapi diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dikelola ala bisnis (business like). Untuk itu, melalui penelitian ini tujuan utama penerapan BLUD sebagai alternatif sistem manajemen kelembagaan lain seperti persero, perlu dilakukan penilaian yang komprehensif agar dapat memenuhi persyaratan substantif dan teknis operasional serta persyaratan administratif dengan kriteria penetapan penilaian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan cara yang tepat dan analisis yang memadai. Adapun penelitian dilakukan pada BLUD-Transjakarta Busway milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan data sekunder dan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif- studi kasus yaitu menjelaskan, xiv meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Data tersebut terdiri dari Laporan Keuangan dan data profil Badan Layanan Umum Daerah, dan data pendukung lainnya. Tahap awal estimasi nilai adalah memproyeksi laporan keuangan BLUD TransJakarta Busway berdasarkan ekspektasi tingkat pertumbuhan pendapatan operasional. Hasil proyeksi ini dipergunakan untuk mengestimasi free cash flows masa depan yang dihasilkan oleh BLUD tersebut. Selanjutnya dilakukan estimasi tingkat diskonto dan menggunakannya untuk mendiskon suatu penetapan tarif dan mendapatkan nilai sekarang dari cash flows tersebut. Selanjutnya menggunakan pendekatan pendapatan dan lakukan uji metode Discounted Cash Flow ataupun uji metode Asset Based Approach untuk menganalisis pembobotan nilai kategori kelayakan usaha yang sesuai dengan standar yang berlaku saat ini. Berdasarkan penelitian ini, dihasilkan estimasi nilai Badan usaha ini secara umum, lengkap dan komprehensif terkait dengan kinerja yang dihasilkan atas pendapatan operasional maupun pendapatan lainnya rata-rata cenderung meningkat mencapai 115,98% dan nilai akhir hasil pembobotan penilaian BLUD sebesar 84,9. Metode penilaian dengan pendekatan pendapatan mendapatkan nilai BLUD berkisar antara Rp141.358.000.000,-, Rp111.785.000.000,- dan Rp73.370.000.000,- sedangkan penilaian dengan pendekatan aset/neraca sebesar Rp98.755.403.085,-. Dengan demikian nilai dari kedua metode tersebut adalah sebesar Rp104.804.761.234,-. Nilai yang dihasilkan dari estimasi tersebut mencerminkan beberapa hal yang dapat mempengaruhi kelayakan usaha ini dan patut tetap dipertahankan sebagai BLUD penuh, sesuai dengan standar kriteria penilaian yang disyaratkan.

In the application/context of land transport in particular synergy Bulk Transport (Mass Rapid Transport / MRT) in an urban environment, a requirement that a transport ministry agency of good land and managed properly. During the period of 5 (five) last year, local transportation, especially in urban areas experienced the process of becoming a public service agencies, non-profit, not privatization, or the companies that make money the General Services Board Institute Regional (BLUD). This is the institutions of government units to know the concept of Quasi-Public Goods, where funding could be sourced from APBD and income from APBN, besides that BLUD agency has the authority to obtain revenue from paid services community as a a functional acceptance. In Indonesia, especially the province of DKI Jakarta as the capital of the Republic of Indonesia, which has a concept referred to MRT, will apply in accordance with the objectives of local government and facilitate the means of public transport infrastructure also can be managed with special management in order to provide optimal service, economical, and efficient for the users of such transportation. This is because the future of public service aspect to the specialized management pattern is not referred to by the institutions should be purely local government bureaucracy, but held by the managed device ala the business (business like). As a service organization that is non-profit, a BLUD can not escape the economic calculations in applying the tariff calculated on the basis of service with unit cost. The understanding of the subsidies for BLUD in this case is the cost that must be issued by the State due to disparities / differences in market prices with prices for certain services determined by local governments in an effort to meet the needs of the community generally. For that, through this research the main objective as an alternative application of BLUD institutional management systems such as PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Should be evaluated and conducted a comprehensive assessment in order to meet the technical requirements of substantive and operational and administrative requirements with the assessment criteria in accordance with existing regulations, the right way and analysis. Research conducted in-TransJakarta Busway BLUD Provincial Government xvi of DKI Jakarta by using secondary data and the use of qualitative, descriptive research case studies that explain, summarize the various conditions, different circumstances or different variables which arise in society which became the subject of research on what is occurred. The data consist of financial statements and data profiles Regional Public Service Agency, and other supporting data. Initial stage is to project the estimated value of BLUD financial statements based on expectations TransJakarta Busway operating income growth rates. The results of this projection is used to estimate free future cash flows generated by these BLUD. Estimation is then performed and the discount rate used to discount a tariff setting and obtain the present value of those cash flows. Next use the income approach and do the testing method or the Discounted Cash Flow Asset Based Test Approach method to analyze the feasibility category weighting values in accordance with business standards today. However, researchers in preparing this study also had many weaknesses or limitations of the study of this research. It is expected that this research can be used as reference for subsequent studies. Based on this research, produced estimates of the value of these enterprises in general, complete and comprehensive associated with the resulting performance of operating income and other income of the average fluctuations can reach 115,98% and total valuation of Administration document BLUD is 84,9. The Income approach method found that BLUD Transjakarta values range from Rp141.358.000.000,- , Rp111.785.000.000,- and Rp73.370.000.000,- while relative valuation result in Rp108.837.666.667,- and Asset valuation approach gave the value of Rp98.755.403.085,- with the mean value of the two methods of Rp104.804.761.234,-. The value generated from these estimates reflect a few things that can affect whether or not a feasible or public service agency of this area should be retained as a full BLUD, the increased status, or to be reviewed. However, in order to improve the quality assessment of BLUD, should have conducted a review of assessment methods and analysis for BLUD that have implemented financial management BLUD pattern during 5 (five) years based on the regulations established by each Regional Head and at least have accordance with the standards required assessment criteria.

Kata Kunci : MRT, BLUD, Free cash flow, DCF, Asset Based Approach