PENGUKURAN BESARNYA PINJAMAN DAERAH DI KOTA GORONTALO,2006-2009

Rahman Bidjuni, S.E., Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc.

2011 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kota Gorontalo dalam melakukan pinjaman dan juga mengetahui batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan sesuai Undang_undang No.33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2005 serta mengetahui besarnya angsuran pokok pinjaman Kota Gorontalo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Gorontalo tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009. Data tersebut meliputi, penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak/bukan pajak (BHP/BHBP) dana perimbangan (DAU). Data pengeluaran daerah berupa belanja tidak langsung dan belanja langsung yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Gorontalo. Alat analisis yang digunakan untuk menentukan jumlah keuangan pemerintah Kota Gorontalo dalam menentukan jumlah besarnya batas maksimum pinjaman daerah adalah perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan Batas Maksimum Pinjaman (BMP) serta perhitungan estimasi trend penerimaan umum daerah dan belanja wajib dengan model Least Square Method. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dari tahun 2005 - 2009, belum mampu untuk melakukan pinjaman daerah walaupun adanya dana netto setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena berdasarkan perhitungan Debt Service Coverage Ratio ( DSCR) Kota Gorontalo rata-rata dari tahun 2005 - 2009 hanya sebesar 1,8 jauh dibawah ketentuan DSCR 2,5. Walaupun demikian melalui perhitungan proyeksi, maka tahun 2013 Kota Gorontalo dapat melakukan pinjaman sesuai dengan batas maksimum pinjaman 75 persen dari penerimaan umum APBDt-1 yaitu sebesar Rp352.223.088.119 dengan besarnya angsuran pokok dan bunga sebesar Rp144.227.580,42 pada tingkat bunga 10 persen dengan jangka waktu pinjaman 5 tahun. Penggunaan pinjaman diarahkan bagi program proyek yang mendukung pelayanan publik serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur. Dalam Pengelolaan pinjaman dibutuhan kesiapan sumber daya manusia pengelola keuangan serta menyiapkan pos untuk alternatif pembayaran pinjaman. Pinjaman yang dilakukan sebaiknya tidak harus sesuai dengan batas kumulatif pinjaman yang dimungkinkan.

The aims of this research is for knowing the ability Gorontalo City in doing to loan and also to know the loan maximum range which based on the Law number 33 of 2004, and the Government role number 54 of 2005. This case identify the real loan of the Gorontalo City. The data which came into use for this research is the secondary data in the form of result budget and regent expenses (APBD the east Gorontalo City in 2005 until 2009 year) The data consist of the regent budget which, the regent budget real (PAD), Tax / non Tax distribution (BHP / BHBP), Funds balance (DAU). The regent expenses data consist of the direct payment / indirect payment which get from Gorontalo City Finance Agency. The instrument analyze which be used to count the ability Gorontalo City finance in doing to loan is debt service coverage ratio (DSCR) estimation and the loan maximum range (BMP), also the regent general budget trend estimation and expenses obliged which model Least Square Method. The result of this research can be concluded that the ability Gorontalo City finance from 2005 – 2009 year, not afford to act upon debt event though, the regent has pure funds every year. This case is caused by debt service coverage ratio (DSCR) estimation. Gorontalo City has average value 1.8 from 2005 – 2009 year, farthest the DSCR stipulation 2.5. Nevertheless, through the projection estimate, so in 2015 year Gorontalo City can conduct a loan in concert with the loan maximum range 75 persen from the general budget APBDt-1 that is Rp352.223.088.119 with the main installment and the interest is running at Rp144.227.580,42 from 10 persen with the loan time at 5 year. The loan can be used for project programmed in favor of public service, construction, and infrastructure development. The loan management was in great demand for human resource preparation to manage the finance, and beside that must prepare the funds to pay the loan.

Kata Kunci : Keuangan daerah, pinjaman, PAD, pajak dan non pajak, dana perimbangan.