PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-VII/2009 TERHADAP PENGANGKATAN 11 KURSI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SEBAGAI AMANAT DARI PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Elsius Fred Aragae, SH, Aminoto, S.H., M.Si.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- VII/2009 terhadap pengangkatan 11 kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai amanat dari pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua” bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim MK dan sejauhmana pelaksanaan Putusan MK tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah daerah serta kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dalam menindaklanjuti Putusan MK tersebut. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris yang merupakan pelengkap untuk menunjang argumentasi hukum. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter dan studi lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi melihat adanya kekhususan yang diberikan oleh UU No. 21 Tahun 2001 yang kekhususan tersebut diakui oleh Konstitusi Republik Indonesia. oleh karena itu, Hakim MK mengganggap pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2001 tetap berlaku meskipun sistem pemilu di Indonesia dengan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD mengisyaratkan melalui Pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian Hakim MK mempertimbangkan Putusan berdasarkan interpretasi Historis dan interpretasi Sistematis atau logis sehingga dalam Putusannya menyatakan keanggotaan DPRP menurut pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2001 adalah melalui tata cara pengangkatan dan diperuntukan untuk orang asli Papua dengan menggunakan sistem komunal/kolegial. Pengaturan selanjutnya harus diatur dengan Perdasus sehingga Pemerintah daerah telah menyikapi putusan MK tersebut telah membuat Rancangan Perdasus tentang Pengangkatan Keanggotaan DPRP Periode 2009-2014. Racangan Perdasus tersebut telah berada pada Lembaga Legislatif Provinsi Papua (DPRP) untuk segera ditetapkan menjadi Perdasus. Kendala-kendala yuridis pemerintah daerah dalam membuat Perdasus tentang Pengangkatan keanggotaan DPRP adalah tata cara pengangkatan, penggunaan sistem komunal/kolegial serta pemberlakuan Perdasus tentang Pengangkatan anggota DPRP Periode 2009-2014. Upaya yang dapat dilakukan adalah Pertama, membentuk Perdasus baru yang lebih demokratis sebagai pelaksanaan pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2001 sehingga Perdasus tersebut bersesuai dengan demokrasi dan politik hukum nasional yang berlangsung di Indonesia. Kedua,Pemerintah daerah dapat menentukan calon keanggotaan DPRP tanpa melakukan pengelompokan tetapi menggunakan calon perseorang melalui sistem distrik dengan syarat calon tersebut adalah orang asli Papua. Ketiga, Pemerintah daerah mempunyai pilihan apakah Perdasus tentang Pengangkatan keanggotaan DPRP berlaku untuk periode 2009-2014 ataukah berlaku 2014 untuk Pemilu berikut dengan mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan dengan berlakunya Perdasus ini.

The objectives study of this entitled research “Constitutional Court Judgment Implementation Number 116/PUU-VII/2009 Toward 11 Papua Legislative Assembly Promotion Seat As a Mandate In Article 6 Paragraph (2) Law Number 21 Of 2001 Concerning The Specific Autonomy For Papua Province” are to know the Constitutional Court Judge consideration and how far the local government runs the Constitutional Court Judgment implementation and also to know obstacles which the government finds in following up the Constitutional Court Judgment. This research is a combination between normative law research and empirical law research as a complement to support the law argumentation. Data collection tool used is documentary study and field study. Data obtained then analyzed by using qualitative method to result in conclusion. The research result shows that Constitutional Court Judge sees that there is a specification of Law No. 21 of 2001 which is acknowledged by Indonesian Republic Constitution. Thus, Constitutional Court Judge considers that Article 6 Paragraph (2) in Law No. 21 of 2001 remains valid although the Indonesian election system and Law No. 10 of 2008 concerning the House Of Representative (DPR), Regional Political Assembly (DPD), and Regional House of Representatives (DPRD) Elections beckon by means of Direct Election by the people. Therefore, Constitutional Court Judge considers the Judgment based on historical interpretation and systematical or logical interpretation. In the judgment declares that Papua Legislative Assembly (DPRP) membership referring to the Article 6 Paragraph (2) Law No. 21 of 2001 is by means of promotion method and on behalf of Papua origin by using communal/colleague system. Furthermore management has to be arranged by Specific Regional Regulation (Perdasus) in order that the local government has perceived the Constitutional Court Judgment after arranged the Specific Regional Regulation Program about the Papua Province Legislative Assembly (DPRP) Membership Promotion Period 2009-2014. The Specific Regional Regulation Program has been being in the Papua Province Legislative Assembly (DPRP) decides to become Specific Regional Regulation soon. Local government juridical obstacles in arranging Specific Regional Regulation of the DPRP membership Promotion are the promotion method, the use of communal and colleague system and Specific Regional Regulation validation concerning the DPRP membership promotion period 2009-2014. The running efforts are firstly, form the new Specific Regional Regulation which is more democratic as the Article 6 Paragraph (2) Law No. 21 of 2001 implementation so that Specific Regional Regulation equalize with political and democratic national law which takes place in Indonesia. Secondly, the local government is able to decide the DPRP membership candidates without do grouping but by using the individual candidates through the district system by requirement that the candidates should be from Papuan origin. Thirdly, the local government has an option whether the Specific Regional Regulation of DPRP membership promotion validates for periodic 2009-2014 or validates in 2014 to the further election by considering the caused impact with this Specific Regional Regulation validation.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Peraturan Daerah Khusus, Tata cara Pengangkatan