KETERLIBATAN LEBIH BESAR ORANG DENGAN HIV & AIDS (Greater Involvement of People Living with HIV & AIDS/GIPA) DI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Slamet Riyadi, drh., dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA.
2011 | Tesis | S2 Kesehatan Masyarakat/MMPKLatar belakang: Pada 1 Desember 1994 Indonesia, termasuk di antara 42 negara, menandatangani Deklarasi Paris. Salah satu isi penting deklarasi: keterlibatan Orang dengan HIV dan AIDS dalam upaya penanggulangan AIDS, selanjutnya disebut asas GIPA. Keterlibatan ini melalui: penguatan kapasitas dan jaringan orang yang ternfeksi HIV dan organisasi berbasis komunitas (CBO/LSM). Di Indonesia, perkembangan kasus HIV tetap mengkawatirkan, hingga akhir Desember 2010 tercatat 24131. Sedang di Yogyakarta 1288 kasus. Tanggungjawab Pemerintah RI untuk menahan laju HIV dan AIDS dituangkan dalam Perpres No.75 Tahun 2006 yakni membentuk Komisi Penanggulangan AIDS. Di KPA ini organisasi orang dengan HIV dan AIDS (Odha) menempati salah-satu bagian penting subyek penanggulangan AIDS Namun, apakah LSM berbasis Odha di Yogyakarta memiliki kemampuan menerapkan asas GIPA? Bagaimana pasang-surut mereka menerapkan asas GIPA selama bergiat di KPA DIY? Bagaimana pula KPA DIY menerapkan GIPA? Tujuan Penelitian: Mengkaji proses penerapan asas GIPA pada LSM Odha di KPA DIY, dan bagaimana pula KPA DIY menerapkan asas GIPA dalam melakukan koordinasi penanggulangan AIDS. Metode Penelitian: Penelitian ini bersifat kualitatif dengan rancangan studi kasus tunggal. Sampel dipilih secara purposive, data dikumpulkan melalui pengamatan (baik observasi langsung maupun observasi partisipan), wawancara mendalam, dan Diskusi Kelompok Terarah (FGD). Hasil: Penerapan asas GIPA sesuai tangga partisipasi belum mencapai tahapan sebagai mitra. Odha hanya dijadikan simbol (token) baik di LSM Odha sendiri maupun maupun di KPA DIY. LSM Odha di KPA DIY belum menjadi mitra sesungguhnya. Kesimpulan: Hambatan partisipasi ini muncul karena advokasi yang dipilih sebagai fokus LSM Odha belum konsisten dijalankan. Program penjangkauan dan pendampingan LSM Odha terlalu berorientasi pada jumlah, sehingga kualitasnya kurang. Keterlibatan Odha di KPA masih sebagai pelaksana belum pada penentu kebijakan.
Background: On December 1, 1994 Indonesia, are among 42 countries, signed the Paris Declaration. One of the important contents of the declaration: involving people with HIV and AIDS in the AIDS response, here in after referred to as the principle of GIPA (Greater Involvement of People Living with HIV & AIDS). This involvement is through: strengthening the capacity and network of people who infected HIV and community-based organizations (CBOs). In Indonesia, the development of HIV cases remains worrying, until the end of December 2010 recorded 24 13. Who's in Yogyakarta in 1288 cases. Responsibilities of the Government of Indonesia to restrain the rate of HIV and AIDS set out in regulation No.75 of 2006 which established the National AIDS Commission. In this NAC organization of people with HIV and AIDS (PLWHA) occupies one of the important subject of AIDS prevention, however, whether people living in Yogyakarta based NGO has the ability to apply the principle of GIPA? How the tides they apply the principle of GIPA for working in the PAC DIY? How did the PAC DIY implement GIPA? Answer these questions will be addressed in this study Objective: To review the process of implementing the principle of GIPA in PLWHA NGOs in PAC DIY, and PAC DIY how also apply the principle of GIPA in coordinating the AIDS response. Methods: The study was a qualitative single case study design. Samples were selected purposively, the data collected through observation (both direct observation and participant observation), in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). Results: Application of the principle of GIPA appropriate steps have not reached the stage of participation as a partner. People with HIV is only used as a symbol (token) in both theNGOs and people living with HIV itself or in the PAC DIY.HIV NGO’s inYogyakarta PAC has not become true partners. Conclusion: Barriers to participation comes as advocacy NGOs chosen as the focus of people living with HIV has not consistently carried. Outreach and advocacy-oriented NGOs in the number of HIV-positive too, so the quality is lacking. The involvement of people with HIV in AIDS is still, as the executor has not been on policy makers.
Kata Kunci : GIPA, token, partisipasi, CBO/LSM, mitra
