POTENSI KORUPSI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (Studi kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Propinsi Jawa Timur Tahun 2008)

NIAN RIA WATI, Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si.

2011 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) merupakan salah satu intervensi kebijakan untuk menghindari adanya kontraksi sosial pasca kenaikan harga BBM. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan koruptif yang diambil bersama oleh antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Jawa Timur. kewenangan dan kekuasaan yang hampir tidak terbatas yang dimiliki lembaga legislatif menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan anggota DPRD. Kekuasaan tersebut seringkali dijadikan alat bargaining position legislatif dalam membangun relasinya Sehingga, membuka peluang terjadinya praktekpraktek kolutif dan korupsi. Kebijakan dijadikan alat pelindung tindakan korupsinya. Selain itu, partai politik juga mempunyai andil dalam mendorong tindakan korupsi yang dilakukan kadernya. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa negara telah turut serta terlibat (victim partisipation). Kondisi ini membuka peluang terjadinya praktek suap, gratifikasi, pemotongan anggaran maupun modus-modus korupsi lainnya. Hal ini akan menimbulkan kerugian pada negara dan mendatangkan keuntungan bagi pihakpihak tertentu yang bermain dalam ruang kolutif-koruptif ini. Salah satu bentuk kolutif – koruptif antara legislatif – eksekutif adalah persetujuan legislatif terhadap agenda-agenda usulan eksekutif dengan imbalan, legislatif dapat mengambil keuntungan materi maupun non materi dari agenda tersebut, begitu juga, eksekutif dapat meraih keuntungan dari agenda tersebut, atau keduanya mendapat keuntungan dari agenda tertentu, baik untuk kepentingan anggota DPRD secara personal maupun kepentingan kelompok kepentingan dan golongannya. Studi kasus menjadi pilihan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam terhadap kasus korupsi P2SEM sehingga kronologis dari sejak awal program ini dilahirkan hingga pada tahap penyaluran dana kelompok pelaksana dan kelompok sasaran program sehingga dapat dianalisis secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran bagaimana modus korupsi yang dilakukan dalam P2SEM, siapa aktor yang berperan di belakangnya dengan mengkaji konteks politik menjelang Pemilu legislatif 2009 dan pilkada Propinsi Jawa Timur tahun 2008 yang diduga menjadi pemicu utama lahirnya kebijakan P2SEM.

Socio-Economic Community Treatment Program (P2SEM) is one of policy interventions to avoid social contraction after rising fuel prices. However, the implementation of this policy can be categorized as corrupt policies taken jointly by the Government of East Java Province with the House of Representatives of the Province of East Java. Authority and an almost unlimited powers that the legislature has led to the abuse of authority of members of parliament. Power is often used as a tool of legislative bargaining position in building relationships so that open opportunities for practices and corruption kolutif. Protective action policy used as a tool of corruption. in addition, political parties also have a stake in encouraging acts of corruption committed cadres. In this context it can be said that the state became involved (victim participation). These conditions increased the opportunities for bribery, graft, budget cuts and other modes of corruption. This will result in losses to the country and bring benefit to certain parties who play in the space kolutif-corruption. One form of corruptive kolutif between legislative and executive branches are the legislative approval of the agenda for the proposed executive compensation, the legislature can take advantage of material and non material from the agenda, as well, executives can benefit from the agenda, or both benefit from the agenda particular, both for the benefit of members of parliament in a personal or group interests and the interests of its class. A case study of choice in this research with the aim to analyze in greater depth of corruption cases P2SEM so chronologically from the beginning of this program was born until the stage of implementing the fund distribution and target groups so that programs can be analyzed in greater depth. In addition, research is also conducted to get an idea how the corruption of the mode in P2SEM, who the actor who played behind by examining the political context of the 2009 legislative elections and local elections in 2008 the East Java Province, which is believed to be the main drivers of the birth of P2SEM policy.

Kata Kunci : kebijakan, korupsi, legislatif dan eksekutif.