PENYELESAIAN PIUTANG-PIUTANG BANK PERSERO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 49/PRP/1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Muchlis Kusetianto, Sularto, S.H., C.N., M.Hum.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bOOanusaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang bersal dari kekayaan yang dipisahkan. Jadi modal BUMN berasal dari harta kekayaan negara yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk pengelolaan dan pengembangan BUMN. Pengertian harta kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero atau Perum. JOOiharta kekayaan itu dipisahkan dari harta kekayaan negara dan menjOOipenyertaan modal pada BUMN, harta kekayaan itu menjadi kekayaan milik BUMN sebagaimana syarat dalam badan hukum, harus ada harta kekayaan tersendiri. BUMN merupakan badan hukum. Salah satu eiri badan hukum yaitu mempunyai harta kekayaan tersendirllterpisah, karena itu BUMN harus memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan negara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui utang-piutang bank persero merupakan utang piutang negara. Untuk mengetahui bagaimana pengurusan piutang bank persero sebagaimana diatur dalarn Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) saat ini masih relevan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan menganalisisperaturan perundang-undangansesuai denganpenulisantesis. Kesimpulan yang diperoleh OOalahBadan Usaha Milik Negara dalam bentuk Persero meskipoo didirikan oleh pemerintah tetapi Persero ini bukan badan hukum publik tapi badan hukum perdata, karena badan hukum publik dapat didirikan badan hukum perdata yang lingkungan kerjanya bertugas dalam bidang keperdataan dan sebagaimana diatur dalarn Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juga tunduk pada semua prinsip dan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahoo 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam proses penyelesaian piutang-piutang Bank Persero sudah saatnya mengikuti sistim peradilan umum dengan mengedepankan asas-asas peradilan yang diatur dalam peradilan umum dan tanpa intervensi dari kalangan militer sehingga proses peradilannya menjadi terbuka dan dapat menjamin sistim peradilan independen.

State-Owned Enterprises (SOEs) as a business entity, all or most of the capital owned by the state through direct investment that came from wealth separated. So the state capital from the state property that are separated and destined for the management and development of SOEs. Understanding separated state property is state property from the State Budget (APBN) to serve as the state capital participation or Perum to Persero. So the property was separated from the state property and become a capital investment in SOEs, the property became state-owned property as a condition of the corporation, there must be separate property. SOE is a legal entity. One feature that is a legal entity has its own property / separate, because it must have a state-owned property that is separate from state property. The purpose of this research is: To know the debt-owned banks are state debts.To fmd out how the management of receivables owned banks as stipulated in Law No. 49/Prp/1960 of State Receivables Affairs Committee (PUPN) is still relevant The method used is normative, namelyby analyzing the legislation in accordancewith the writingof a thesis. Conclusions obtained are State-Owned Enterprises in the form of s, although established by the government but this s not a public legal entity but the body of civil law, because the public entity can be established body of civil law that the work environment on duty in the field of civil and as stipulated in the Act Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises are also subject to all the principles and provisions of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. In the process of settlement of account sreceivable Owned Banks was time to follow the general judicial system by promoting the principles of justice set out in the general court and without intervention from the military so that the proceedings be open and able to guarantee an independent judiciary.

Kata Kunci : Piutang, Bank Persero