PELAKSANAAN OUTSOURCING DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK PEKERJA

Buyung Marizal, Pitaya, SH.,M.Hum

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Dalam membahas tentang perlindungan hak pekerja didalam pelaksanaan sistem kerja outsourcing, apakah sudah mencerminkan perlindungan hukum bagi pekerja ? Berdasarkan Undang- Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan pada hakekatnya adalah suatu Undang-Undang yang memberikan perlindungan pada tenaga kerja bukan pada pekerja hal ini terkait dalam konsiderans huruf a sampai dengan c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hak pekerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, didalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu menurut Pasal 64-66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikenal dengan pemborong pekerjaan atau Outsourcing yaitu perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborong pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis di lain pihak. Bagi pekerja karena akan mengalami penderitaan dan ketidakpastian serta jaminan untuk masa depan pekerja dan keluarganya karena outsourcing kenyataannya tidak menciptakan lapangan kerja baru akan tetapi yang terjadi adalah rotasi kerja oleh karena itu metode penelitian deskripstif, metode eksploratoris dan metode eksplanatoris dan penelitian yang dilaksanakan dalam tesis ini termasuk katagori penelitian hukum normatife yang terdiri dari penelitian keperpustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) karena itu hasil penelitian penulis pekerja outsourcing tidak mendapatkan perlindungan hak. Disamping itu pekerja tidak mendapatkan perlindungan, seperti : (1) Job Security, batas usia yang diterima dari 18 – 24 tahun dengan status kontrak yang bermasa kerja antara 1-3 tahun (2) Sosial Security hak-haknya sangat berbeda dengan pekerja tetap, tidak ada jaminan kesehatan, perempuan hamil tidak dapat cuti tapi diputus kontraknya. (3) Income Security: upah selama bekerja hanya mendapat upah minimal tidak dapat premi kehadiran, uang makan dan tunjangan hari raya, karena itu tidak ada jaminan perlindungan hak pekerja didalam pelaksanaan sistem kerja outsourcing, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amardemen ke IV. Kebijakan outsourcing telah mengganggu ketenangan kerja bagi pekerja / buruh yang sewaktu-waktu dapat terancam pemutusan hubungan kerja.

In discussing about the protection of worker’s right outsourcing job system, have it been reflect about the protection of Law for worker? Base on the Laws Number.13 /2003 about The Labor Principally is the Laws that give the protection to the worker not to the worker in this related in the consideration in letter a to c the Laws number 13 / 2003. The purpose of this research is in order to known the protection of worker’s right according to The Laws number 13/2003 about labor, in the job cooperation agreement for the decided time according to article 64-66 The Laws number 13 /2003 d be known with the wholesale of project or namely the company that give a part of project’s implementation to other company through outsourcing agreement or supplying worker/labor service that be written in the writing form in their other part. for the worker because feel of suffer and the uncertainty and also guarantee in the future of job and his/her family because outsourcing in the fact not create the new job opportunity but also that happened is job rotation because of that the descriptive research method, exploration method and explanation method and the research that implemented in this thesis classified normative Law research category that consist of library research and field research because of the result of research the worker of outsourcing can not protect the right. Beside that the worker can not get the protection, such as: (1) Job Security, the limitation of age that be received from 18 – 24 years old by status of contract that the limitation of job between 1-3 years (2) Social Security its right is different absolutely with permanent worker, there is no guarantee of healthy, the pregnant woman can not leave but be cut off her job contract. (3) Income Security: The wage during doing a job only get the minimal wage can not get a insurant of attendance, lunch fee and subsidy of grand day, Because there is no guarantee of the protection of worker right in the implementation of outsourcing job, in this matter clear about its contrary to the article 27 point (2) Constitution 1945 Amendment 4th. The policy of outsourcing have been disturb the harmony of job for the worker/labor who in the decided time can be threat the stopping of job.

Kata Kunci : Perlindungan hak pekerja dalam pelaksanaan sistem kerja outsourcing