ANALISIS HUKUM TERHADAP DUALISME PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Abdurrahman Rahim, Yulkarnain Harahap, S.H., M.Si.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian mengenai Analisis Hukum Terhadap Dualisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Berlakunya Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa perbankan syari’ah menurut peraturan perundangundangan. Menganalisa politik hukum terhadap dualisme penyelesaian sengketa perbankan syari’ah serta bagaimana eksistensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syari’ah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan bersumber dari data-data primer, sekunder dan tertier, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, yang diperoleh dari studi dokumen pada sarana penelitian, yaitu perpustakaan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syari’ah dapat dilakukan dengan cara, pertama, jalan litigasi (peradilan) yaitu Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Kedua, jalan non litigasi yaitu musyawarah, mediasi perbankan, dan jalur Arbitrase Syariah atau arbitrase lainnya. Dualisme lembaga peradilan yang menyelesaian sengketa perbankan syari’ah disebabkan oleh proses pembuatan UU tentang Perbankan syariah dipengaruhi oleh politik ekonomi serta masih ada pola pemikiran Snock Hourgrounje (Kolonial Belanda) yang menginginkan Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perdata perkawinan saja. Eksistensi Peradilan Agama semakin terkikis dengan dialihkannya kewenangan Peradilan Agama ke Peradilan Umum dalam hal melaksanakan putusan Basyarnas pasca lahirnya UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung menghilangkan kewenangan tersebut dari Peradilan Agama karena tidak tepat dalam menafsirkan maksud dari pasal 55 ayat 3 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Research on the Analysis of Legal Disputes Settlement Against Sharia Economic Dualism After Ratification of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, aims to determine how the dispute settlement Islamic Bank according to the laws and regulations. Analyzing legal political dispute settlement dualism Shari'ah and banking and the Religious court existence of post-birth Law. 48 of 2009 Concerning Judicial Power This study is library research which is descriptive. Data used comes from primary, secondary and tertiary data, which is consisting of relevant legislation, documents obtained from the study at a research facility, ie library. The data obtained were analyzed using qualitative methods. Further conclusions drawn by using the deductive method. The results of this research is descriptive analytical. In accordance with the analysis of research results, it can be concluded that Islamic Banking solution can be done with, first, the path of litigation (judicial) of the Religious Court and General Court. Second, the path of non-litigation such consultation, mediation of sharia banking, Basyarnas or other arbitration The dualism of the judiciary dispute settlement Islamic Bank caused by the process of making law on Islamic banking are influenced by economics politics and thought Snock Hourgrounje mindset (Dutch Colonial) who wants only the Religious have the civil marriage authorities only. Existence of Religious Courts increasingly eroded by the removal of religious court authority to the General Court of postbirth Law No. 48 of 2009 on Judicial Power in terms of implementing the decision of Basyarnas. Supreme Court removes the authorization of the Religious Court caused by misinterpret the meaning of Article 55 paragraph 3 of Law no. 48 of 2009 on Judicial Power

Kata Kunci : Dualisme hukum, penyelesaian sengketa, perbankan syari’ah.