POLITIK HUKUM PEMBERIAN HAK MONOPOLI KEPADA BUMN BERDASARKAN PASAL 51 UU NOMOR 5 TAHUN 1999

Satriogiri Agung Pribadhi, Sularto, S.H. C.N. M.Hum.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini mengeksplorasi ketentuan mengenai pengecualian terhadap BUMN sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Eksplorasi tersebut ditujukan untuk mendapatkan alasan filosofis serta alasan yuridis mengapa BUMN dikecualikan dari pengaturan UU Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu penelitian ini juga membahas dari segi politik hukum pengaturan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mana penelitian ini akan difokuskan kepada telaah dan pengkajian terhadap data-data sekunder yang mencakup penelitian asas-asas hukum, tujuan-tujuan hukum, serta norma-norma hukum, serta unsur-unsur dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pengecualian dalam Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan atau library research, dan sebagai pendukung data sekunder dan tersier maka dilakukan juga penelitian lapangan yang bermaksud untuk melengkapi informasi/data yang diperlukan dalam melakukan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak monopoli kepada BUMN oleh negara melalui pemerintah belum diberikan dengan mengkaji kriteria-kriteria tertentu yang tidak menimbulkan peristiwa-peristiwa yang berjalan beriringan dan menciptakan paradoks dari politik hukum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yakni timbulnya dampak positif atau keuntungan bagi pelaku usaha dari luar serta dampak negatif atau keuntungan yang kurang memihak pelaku usaha Indonesia jika pemberian hak tersebut tidak disertai dengan supervisi melalui lembaga yang kompeten.

This study explores the provisions relating to exceptions to the rule contained in Act No. 5 of 1999 in accordance with article 51 of Act No. 5 / 1999 on prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. The study is intended for philosophical reasons, as well as legal reasons that State Owned Enterprises as known as Badan Usaha Milik Negara (BUMN) are exempted from the regulation of Act No. 5/1999. In addition, this study also looks at politics (legal philosophy) in terms of establishing the legal provisions of article 51 of Act No. 5 / 1999. The study was a normative study in which this research will focus on assessment and evaluation of secondary data which includes the study of legal principles, the purpose of law, and legal norms, as well as the elements and factors associated with the exceptions in Article 51 of Law No. 5 / 1999. This study focuses on library research / literature research, and as a supporter of secondary and tertiary data and then conducted field research also aims to complement the information / data needed in conducting the analysis. The results showed that the monopoly granted to the State Owned Enterprises by state through government has not given yet to review the specific criteria to avoid the events that go hand in hand and create the paradox of political law (Legal philosophy) from Law No. 5 / 1999 which produces a positive effect or benefit to entrepreneurs from outside impact and negative or less impartial benefit Indonesian businessmen when granting such rights is not accompanied with the supervision by the competent institutions.

Kata Kunci : Politik hukum-Pemberian hak monopoli-BUMN-Undang-undang Nomor 5 tahun 1999