EFEKTIFITAS KOMPETISI PERADILAN ANTARA PENGADILAN NIAGA DAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP GUGATAN ACTIO DALAM SENGKETA KEPAILITAN PAULINA

Suhardi La Maira, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Actio Pauliana adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada Kurator untuk membatalkan perbuatan hukum debitor pailit yang tidak wajib dan dilakukan sebelum penetapan putusan pernyataan pailit diucapkan sehingga merugikan kepentingan kreditor. Kurator untuk kepentingan harta pailit dapat meminta kepada Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Niaga untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitor tersebut. Pengaturan mengenai Actio Pauliana terdapat dalam KUHPerdata pasal 1341 junto Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kompetensi pengadilan pengadilan niaga dan pengadilan negeri terhadap actio pauliana dalam sengketa kepailitan. Penelitian ini merupakan penelitian juridis normatif yang terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer diperoleh dari responden di lapangan yaitu dari kalangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hakim Pengadilan Negeri dan Kurator Kepailitan dengan metode wawancara dan kuisioner sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Efektifitas dari suatu kompetensi pengadilan, baik pengadilan niaga maupun pengadilan negeri dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut, yaitu : pertama : Jangka waktu penyelesaian perkara, kedua : besarnya biaya perkara, ketiga : sifat dan tata cara pembuktian, keempat : akibat hukum yang ditimbulkan oleh kedua putusan, dan kelima upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan yang dihasilkan dari kewenangan mengadili tersebut. Hasil penelitian menunjukkan Kompetensi Pengadilan Niaga terbukti lebih efektif mengadili gugatan actio pauliana dalam perkara kepailitan dibanding kompetensi pengadilan negeri, dalam memberikan perlindungan terhadap kreditur dari perbuatan hukum tidak wajib debitur yang merugikan dan lebih cepat memberikan kepestian hukum bagi kreditur, debitur maupun pihak ke tiga yang berkepentingan. putusan pengadilan niaga memiliki implikasi hukum yakni dapat langsung dieksekusi untuk pelunasan utang para kreditor, dikarenakan peroses pemeriksaan actio pauliana di pengadilan niaga adalah serangkaian dalam rangka kepailitan dimana berlaku sita umum.

Actio Pauliana is an authority given to a Curator to cancel a bankrupt debtor’s lawful act which is non-obligatory and done before the bankruptcy verdict is stated by the court so that it harms a creditor interest. Curator, for the sake of bankrupt property, can ask a court, whether District Court or Commercial Court, to cancel all debtor’s lawful acts. The regulation about Actio Pauliana is written on The Book of Civil Law chapter 1341 junction Chapter 41 to Chapter 47 Act No.37 Year 2004 About Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation. The research is aimed at finding out the effectiveness of commercial court and district court in actio pauliana in bankruptcy dispute. The research is a normative jurisdiction research which consists of library research and field research. Primary data are acquired from the respondents on the field, namely the judges of Central Jakarta Commercial Court, judges of District Court and Bankruptcy Curator with interview and questionnaire methods, meanwhile secondary data are acquired from library research. Effectiveness of courts competency, both commercial court and district court, can be measured with several indicators, namely (1) the term of cases solving, (2) the size of cases cost, (3) the nature and way of proving, (4) the lawful effects caused by both verdicts, and (5) lawful effort that can be done to the verdict which was resulted from the authority to judge. The research results show that the competence of Commercial Court is proven to be more effective to judge actio pauliana suit in bankruptcy cases than the competence of District Court, in protecting the creditor from harmful nonobligatory lawful acts of a debtor and faster in giving lawful certainty for the creditor, the debtor, and the involved third party. The verdict of Commercial Court has a lawful implication, namely it can be executed directly to pay the debts of the creditors, because the examination process of actio pauliana in Commercial Court is a serie in terms of bankruptcy in which public seizure is applied.

Kata Kunci : Efektifitaskompetensi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri, Actio Pauliana, Kepailitan