PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SISTEM E-PROCUMENT PADA KANTOR SEKRETARIAT NEGARA

Hendra, Pitaya, S.H., M.Hum.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian. Oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang/jasa ini menjadi sangat penting. Namun, yang tidak kalah penting dari itu adalah pentingnya pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu cara adalah melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di kantor Sekretariat Negara yang didukung teknologi informasi dan komunikasi yang lebih dikenal dengan sebutan E-Procurement. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada saat diterapkannya sistem e-procurement pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di kantor Sekretariat Negara dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kantor Sekretariat Negara agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan melalui e-procurement sesuai peraturan yang berlaku. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui hambatan yang dialami selama pelaksanaan pengadaan barang/jasa di kantor Sekretariat Negara dikarenakan infrastruktur belum mandiri; sosialisasi pemanfaatan aplikasi LPSE belum optimal dan dasar hukum penerapan e-procurement dilingkungan Sekretariat Negara belum jelas (petunjuk teknis dan badan/unit yang melaksanakan e-procurement). Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan adalah MOU antara Sekretariat Negara dengan kementerian Keuangan (dalam hal LPSE), diadakannya sosialisasi dan training-training bagi pegawai yang telah lulus dan memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Negara, serta studi banding dengan kementerian yang sudah melaksanakan e-procurement. Hasil penelitian diharapkan menjadi pemikiran dalam menentukan langkah dan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh kantor Sekretariat Negara sehingga salah satu agenda nasional (flagship) yaitu pengembangan dan implementasi e-procurement seperti tertuang dalam inpres Nomor 5 Tahun 2008 dapat segera terlaksana.

Public spending is one of instruments to run the wheels of economic. Therefore, the effective and efficient usage of the budget through the public goods/services procurement has become increasingly more important than ever. The implementation of effective and efficient procurement system is vital in order to obtain maximum benefit from the usage of the public budget, especially in accordance to the Republic of Indonesia Persidential Decree Number 54 Year 2010 on Public Procurement. One posible way is by increasing the effectiveness and efficiency of public procurement at the Office of the State Secretariat which is supported by the information and communication technology which is known as E-Procurement. Quantitative method is being used in this research, while the type is descriptive study. This research aims to determine the barriers that may exist when the e-procurement system in the implementation stages at the Office of the State Secretariat and to reveal what sort of efforts being made by the Office of the State Secretariat on public e-procurement in acordance with related the regulations. This research finds that there are some constraints on the implementation stages of the procurement of goods/services at the Office of the State Secretariat due to its infrastructure has not been managed independently; socialization of LPSE (Indonesian e-Procurement Sevice) has not utilized optimaly in regard with the application system and legal basis for its implementation (especialy the technical guidance and the e-procurement service unit). Therefore, this research recommends a MOU between the State Secretariat and the Ministry of Finance (in regard with LPSE), socialization and trainings for employees who have certified as procurement expert, as well as comparative studies with other government bodies who have been carrying out e-procurement should be made. It is expected that this research findings could play role in determining policy and steps at the Office of State Secretariat, so one of the national agenda (flagship), which is the development and implementation of e-procurement, as stated in Presidential Instruction No. 5 Year 2008 can be put into action immediately.

Kata Kunci : e-procurement, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, hambatan, dan upaya-upaya.