ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA) PROVINSI ACEH TAHUN 2010

Sailal Arimi, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A.

2011 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa APBA Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah aceh harus disahkan paling lambat akhir bulan Desember periode sebelumnya. Namun dalam pelaksanaanya pada tahun anggaran 2010Pemerintah Aceh mengalami keterlambatan dalam pengesahan anggarannya. Keterlambatan tersebut tentu saja akan menghambat upaya-upaya pemerintah Aceh dalam menigkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanaan pembangunan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat di Provinsi Aceh. ujuan untuk mengidentifikasi (menemukan) dan Penelitian ini bert menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi keterlambatan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) pada tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 61 (enam puluh satu) resonden unsur penyelenggara urusan pemerintahan Aceh yang terlibat dalam pembahasan anggaran yaitu personil Tim Sekretariat TAPA dan Badan Perumus Anggaran DPRA dengan tingkat pengembalian kuisioner 89 persen, dan juga dilakukan wawancara tidak terstruktur untuk pengayaan pembahasan hasil analisis. Untuk mencapai tujuan penelitian maka alat analisis yang digunakan adalah analisis faktor ekploratori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis faktor ekploratori terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan pengesahan anggaran yaitu faktor inkonsistensi, faktor politik dalam penganggaran, faktor kapsitas sumber daya manusia, dan faktor transparansi.

Theoretically, Aceh expenditure and revenue budget (APBA) is an annual financial plan of Aceh Government that has been discussed and agreed upon by the governor and the provincial parliament and set apart by Qanun. The constitution has mandated that the APBA in Aceh as the government's annual financial plan shall be ratified no later than the end of December of the previous period. However, n its implementation Aceh experienced delay enactment of the budget in fiscal year 2010. The delay, of course, will hinder the government's efforts in improving the welfare of Aceh people; in carrying out development and increasing the pace of economic growth that will ultimately harm the community in Aceh province. This study aimed to identify (find) and analyze what factors affecting the delay enactment of APBA in 2010. This research used descriptive quantitative method. The data was collected by distributing questionnaires to 61 (sixty-one) respondents with 89 percent rate of return questionnaires. The respondents are Aceh government employees who are involved in the discussion of the budget; they are the TAPA Secretariat team and Budget Formulation Agency of Aceh provincial parliament (DPRA). The data was collected by conducting unstructured interviews to enrich the discussion of analytical results. To achieve the research objectives, the study used exploratory factor analysis as analysis tool. The research results showed that based on exploratory factor analysis, there are several factors affecting the delay enactment of the budget namely inconsistency factors, budgetary politics factors, human resource capacities factors, and the transparency factors.

Kata Kunci : Pengesahan anggaran, APBA, analisis faktor eksploratori, politik penganggaran, inkonsistensi, transparansi