PENGELOLAAN DAERAH PERBATASAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN WILAYAH PERTAHANAN (STUDI DI KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN TIMUR)

Andika Pandu Puragabaya, Dr. Armaidy Armawi, M.Si.

2011 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Indonesia dengan kepulauan yang berjumlah 17.504 pulau yang berada pada posisi silang terbuka pada lintas kepentingan dunia dan berada di antara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudera (Samudra Hindia-Pasifik), memiliki 92 pulaupulau kecil terluar yang membentuk daerah perbatasan masih menyimpan banyak persoalan yang belum tertangani dengan baik. Daerah perbatasan merupakan wilayah negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga, di daratan, di lautan, maupun di udara, yang batasnya ditetapkan sesuai fungsi pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup. Keterbatasan sarana dan prasaran merupakan kenyataan tentang daerah perbatasan, dimulai dari kualitas jalan, alat transportasi, keadaan bangunan, dan fasilitas fisik, hingga ke perbedaan taraf hidup masyarakat yang tampak langsung dari kualitas rumah atau pemukiman dan institusi pendukung lainnya. Pusat-pusat pertumbuhan belum berkembang dengan baik walaupun pembangunan pusat pertumbuhan telah dilakukan untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi antara daerah perbatasan dengan negara tetangga. Penelitian ini ingin menjawab permasalahan yang menyangkut posisi daerah perbatasan sebagai daerah pertahanan negara yang karena status kerentanannya sangat perlu dikaji menyangkut mengapa pengelolaan daerah pertahanan kurang berhasil mencapai sasaran yang diinginkan. Permasalahan tersebut akan dikaji melalui tiga pertanyaan penelitian yang meliputi: (1) Bagaimana proses implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pertahanan daerah perbatasan Nunukan; (2) Kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pertahanan perbatasan Nunukan; dan (3) Bagaimana model kebijakan pengelolaan wilayah pertahanan daerah perbatasan Nunukan? Persoalan penelitian didekati dengan pendekatan kebijakan publik William Dunn, khususnya mengaplikasikan empat variabel Edwards, komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan sikap pelaksana dalam mengevaluasi kebijakan di daerah pertahanan yang melibatkan stakeholders. Penelitian ini dilakukan pada daerah perbatasan darat antara Indonesia-Malaysia yaitu di Nunukan, Kalimantan Timur dengan berbasis pada data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan Focus Group Discussion. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi program pengelolaan wilayah pertahanan membutuhkan adanya suatu kebijakan yang lebih adaptif dan mampu menjamin keberhasilan pengelolaan daerah perbatasan. Program yang lebih adaptif terhadap berbagai perubahan yang terjadi di daerah perbatasan sangat mendesak untuk dirumuskan, terutama untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani daerah yang rentan terhadap berbagai ancaman bagi NKRI.

Indonesia with Keywords: Nunukan, Border Area, Defense Management, Decentralization. 17,504 islands positioned at the cross-road of the world located between two continents (Asia-Australia) and two oceans (Indian Ocean- Pacific), has 92 small islands that form the outer border. Border region is a territory which is geographically adjacent to neighboring countries, on land, at sea, or in the air, the limit is set according to the function of national defense and security, economic growth and social welfare, and environmental sustainability. The limited facilities and infrastructure is the reality of the border area, starting from the quality of roads, transportation, state buildings, and physical facilities, to the differences in living standards for people who seem straight from the quality of the home or residential and other supporting institutions. Growth centers development, although not yet well developed, has been undertaken to reduce economic inequality between the border areas with neighboring countries. This study wanted to address issues concerning the position of the border region as an area that because the State's defense is its vulnerability status needs to be studied concerning why the management was less successful defense region achieve the desired objectives. The problem will be analyzed through the three research questions that include: (1) how is the defense zone management policy implementation in Nunukan border areas, (2) what obstacles faced in the management of border defense region in Nunukan, and (3) how to model regional defense zone management policy in Nunukan border? The problem was approached by employing William Dunn’s public policy approaches, in particular applying the four variables put forward by Edwards, communications, bureaucratic structure, resources, and implementers in evaluating the policy stance in the defense area involving stakeholders. Research was conducted in Nunukan, East Kalimantan, the borderland between Indonesia and Malaysia, based on primary data and secondary data collected through observation, interviews, and Focus Group Discussion. The results showed that the defense zone management program implementation requires the existence of a policy that is more adaptive and able to ensure the successful management of border areas. Programs that are more adaptive to the various changes that occur in the border area were urged to strive for, especially to increase the capacity of local governments in dealing with areas that are vulnerable to various threats to the Republic of Indonesia.

Kata Kunci : Nunukan, Daerah Perbatasan, Manajemen Pertahanan, Desentralisasi.