PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU DI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Yenny Taralita, SE, Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie. S.H. C.N

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian mengenai Pelaksanaan Perjanjian Baku di RSUD Panembahan Senopati Bantul ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini bersifat empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian baku di RSUD Panembahan Senopati Bantul dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pasien di RSUD Panembahan Bantul ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilakukan di RSUD Panembahan Senopati Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY Yogyakarta dengan mengambil sampel yang ditentukan secara purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan melalui studi dokumen yang didukung oleh data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian baku di RSUD Panembahan Senopati Bantul belum berjalan maksimal dan belum mampu melindungi hak-hak pasien sebagai konsumen jasa kesehatan, hal ini disebabkan karena posisi pasien berada di posisi lemah sehingga dalam kondisi yang terdesak pasien harus menyetujui dan menandatangani surat persetujuan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak rumah sakit tanpa ada proses tawar menawar baru kemudian dilakukan tindakan medis. Upaya perlindungan hukum bagi pasien di RSUD Panembahan Senopati Bantul dalam implementasinya meliputi perlindungan hukum atas hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pasien, perlindungan hukum atas hak untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan perjanjian, perlindungan atas hak informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, dan perlindungan hukum atas hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita pasien.

The research about standard contract implementation at regional public hospital RSUD Panembahan Senopati Bantul according of Act No. 8/1999 on Consumer Protection is an empirical research. This research is to get information about standard contract implementation at RSUD Panembahan Senopati Bantul and also how is patient protection in RSUD Panembahan Senopati Bantul of Act No. 8/1999 on Consumer Protection. This research is done at Bantul District in Yogyakarta city. The mechanism of sampling is purposive sampling and using secondary data which is obtained from library probing, through a documentary study and also supported by primary data and interviews. Collected data are analized qualitatively and compiled in a descriptive report on research result. Based on the research result, standard contract implementation at RSUD Panembahan Senopati Bantul is not running as optimal as expected and has not been able to protect the patients’s right as a consumers of health sercives. It is happened because many patient think their position was so week and the hospital has a strong position. Patient does not allow to negotiation, i.e. take it or leave it. Patient is given a contract by the hospital, and patient is in no position to renegotiate the standard terms of the contract, they are generally understood before the contract is signed. Standard form contracts are signed at a point because of they are in pressures to get medical treatment. The customer protection implementation in RSUD Panembahan Senopati Bantul are right to comfort and safety, right to get medical treatment as a contract, right to get information with honest and clearly about the treatment that will be taken, also right to get protection from false and misleading claim.

Kata Kunci : pasien, perjanjian baku, perlindungan hukum