PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS UNTUK PROGRAM IMUNISASI DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROPINSI PAPUA

Karolus Tanawani, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D.

2011 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Implementasi Otonomi khusus (Otsus) Papua diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Realitas menunjukkan Otsus yang sudah berlangsung 10 tahun belum dapat dilaksanakan secara efektif dan masih terdapat kesenjangan terutama dalam imunisasi. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah daerah (stakeholder) sampai saat ini belum memprioritaskan penggunaan dana otsus untuk program imunisasi sebagai salah satu program prioritas di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tujuan: Mengetahui persepsi stakeholder terhadap penggunaan dana otonomi khusus Papua untuk program imunisasi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Metode Penelitian: Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus. Informan penelitian berjumlah 13 orang, yaitu Bupati/ Sekda, Ketua DPRD, Ketua Komisi 3 DPRD, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kabid. PMK, Kasie. PP, 2 Kepala Puskesmas, Juru Imunisasi. Data sekunder diambil dari hasil rapat atau keputusankeputusan dan rencana strategis serta dokumen-dokumen Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Hasil: Persepsi stakeholder terhadap penggunaan dana otsus untuk program imunisasi kurang tepat. Pengambilan keputusan dan implementasi dilakukan secara absolut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Monitoring dan evaluasi program imunisasi dilaksanakan dengan frekwensi yang sangat minim dan tidak sesuai juknis karena berkaitan dengan pengesahan APBD yang sangat lambat setiap tahunnya oleh pemerintah daerah. Kepala Dinas Kesehatan masih melihat imunisasi sebagai program yang tidak prioritas. Kesimpulan: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen perlu membuat regulasi tentang pembagian dana otsus untuk Dinas Kesehatan.

Background: The implementation of special autonomy of Papua is expected to improve quality of health service at District of Kepulauan Yapen. The reality shows that autonomy that has last for 10 years cannot yet be implemented effectively and there is gap. This is due to the fact that local government policy makers (stakeholders) have not priority on the use of special autonomy budget for immunization program at District of Kepulauan Yapen. Objective: To identify perception of stakeholders aboout the utilization of special autonomy budget of Papua for immunization program at District of Kepulauan Yapen. Method: This was a case study that used qualitative method. Informant consisted of the regent, local government secretary, head of local parliament, head of commission 3 of local parliament, head of local planning council, head of health office, head of Health Problem Management section, head of disease control section, head of health center, immunization staff. Secondary data were obtained from documents of plans and decisions of Kepulauan Yapen District Health Office. Result: Perception of stakeholders about the utilization of special autonomy budget for immunization program was extremely low. Decision making and implementation were made absolutely by Kepulauan Yapen District Health Office. Monitoring and evaluation of immunization program were carried out at minimum frequency and irrelevant with technical guideline because it was related with the local revenue and expenditure budget (APBD) that was always decided far behind the time scheduled by the local government every year. Head of health office still considered immunization as a non priority program. Conclusion: Kepulauan Yapen District Government needed to make regulation on the allocation of special autonomy budget for health office.

Kata Kunci : Persepsi stakeholder Dana Otonomi Khusus program imunisasi.