PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS BERDASARKAN PASAL 66 UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA MADIUN

Linudya Puji Rahayu, Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai Pelaksanaan Pengawasan Notaris berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Madiun bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Pengawas Daerah Madiun dalam memberikan izin seorang notaris untuk diperiksa oleh penyidik dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh notaris terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Daerah Madiun. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Untuk memperoleh data, penulis melakukan wawancara langsung dengan subjek penelitian yaitu dengan para notaris, anggota MPD, serta penyidik. Data yang telah terkumpul diperiksa kembali kemudian diklasifikasi menurut bidangnya masing-masing yang selanjutnya dicatat secara sistematis dan konsisten. Data tersebut dianalisis dan ditafsirkan secara langsung, sistematis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua permohonan penyidikan yang diajukan oleh Polwil Madiun selalu diijinkan oleh MPD Madiun. Karena dari semua permohonan tersebut status dari notaris adalah sebagai saksi. Sesuai dengan kesepakatan bersama antara INI Madiun dan MPD Madiun yaitu apabila status notaris sebagai saksi dalam proses penyidikan, maka MPD Madiun akan selalu mengijinkan. Pertimbangan kedua yaitu untuk membantu proses penyidikan, diharapkan dengan hadirnya notaris akan membuat terang kasus hukum tersebut. Selama ini tidak pernah ada upaya hukum dari notaris terhadap keputusan MPD Madiun, dengan alasan bahwa keputusan MPD Madiun telah sesuai prosedur, walaupun tidak menutup kemungkinan bagi notaris yang merasa dirugikan untuk melakukan upaya hukum. Mendasarkan kedudukan MPD sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintah, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah tersebut merupakan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Research on judicial review on Notary supervision according to Article 66 of Law Number 30 Year 2004 concerning the function of public notary in the municipality of Madiun aims to find out the reasons or considerations of what the Regional Assembly of Trustees give permission or not give permission for the public notary to be examined by the investigator and to determine the legal efforts undertaken by a public notary or an investigator on the decisions imposed by the Regional Board of Trustees. This research is using an empirical juridical approach. To support and complement the secondary data, the writer conducted personal interviews with research subjects who consist of public notaries, members of the Regional Board of Trustees, and investigators. Primary data from the interviews were checked again, and then classified according to their respective fields which was later recorded systematically and consistently. Data were analyzed and interpreted directly, in a systematic qualitative method. The research results shows that principally the Regional Board of Trustees permit to the investigator to examine the a public notary as long as it does not break the procedures, namely the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia Number: M.03.HT.03.10 Year 2007. Thus the procedures used in this investigation are actually more on the aspect of fulfillment towards the formal procedure in the form of a proposal letter addressed to the Regional Board of Trustees in Madiun. Legal efforts which are undertaken by the public notary on the decision imposed by the Regional Board of Trustees is submitting a claim to the State Administrative Court. Decision Letter from Regional Board of Trustees decision is the lawsuit object of the State Administrative Court. However, it should be firmly emphasized that the effort can be conducted as long as the public notary undergo his or her duties in accordance to the authority of the public notary, and he or she shall not conduct matters done beyond the authority of a notary.

Kata Kunci : Pengawasan Notaris, Undang-undang Jabatan Notaris, Kota Madiun