FUNGSI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENARIKAN RETRIBUSI PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Nina Jayanti, SH, Prof. Dr. Muchsan, S.H.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian yang berjudul “Fungsi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penarikan Retribusi Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar peran Retribusi Pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana diketahui Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi yang memiliki banyak potensi pariwisata di Indonesia. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif, artinya penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan yang dilengkapi dengan penelitian kepustakaan. Kemudian penelitian ini akan diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penarikan Retribusi Pariwisata periode tahun 2005-2010 mengalami peningkatan secara bertahap, akan tetapi masih dianggap belum mampu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah hal tersebut terlihat dari hasil persentasi maupun pencapaian angka dalam nilai rupiah. Adapun kendala disebabkan oleh: pertama, kendala peraturan perundang-undangannya; kedua, kendala ketaatan asas (tertib hukum), dan ketiga, kendala pelaksana (eksekutor). Sedangkan langkah-langkah yang dapat ditempuh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi kendala antara lain sebagai berikut: pertama, dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menciptakan suatu unifikasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pariwisata; kedua, menerapkankan suatu taat asas yaitu ketaatan pada asas perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 guna menggali potensi daerahnya yang befungsi sebagai sumber pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan ketiga, meningkatkan pengawasan oleh Instansi/Dinas terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terkait melalui penarikan retribusi pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

The study, titled \"The function of the Government of Yogyakarta Special Region Tourism In Withdrawal Charges To Increase Revenue Region\" is intended to determine the role of retribution how tourism in Yogyakarta Special Region in particular, managed by the Provincial Government of DIY in increasing revenue (PAD), as known DIY is one of the city known as the City Tourism in Indonesia. This research is between empirical research and normative legal research, meaning research that is based on field research that is equipped with library research. Later this study will be processed by using qualitative descriptive methods. Based on these results it can be concluded that the implementation (actuating) functions of the Provincial Government of Yogyakarta Special Region it is Tourism Levy Period of 2005-2010 have increased gradually. However still considered not able to increase the percentage of PAD can be seen from the results and achievement rates in value rupiah. The constraints caused by: first, juridical constraints; second, the principle of obedience constraints (legal order); and third, implementing constraints (executor). While steps can be taken by the Government of Yogyakarta Special Region Province in overcoming obstacles are as follows: first,increasing the coorporation and combination between the local governments and DPRD in creating a unification of local rule about the tourism retribution; second, to apply a basis obedient that is`an obedient to the balance finance principle betwen the national government and local government based on the Ordinance Number 33, 2004 for digging the local potency which function as a fund resources in the governmen implementation; third, to increase the control by the Instances to the related local unit implementer technic (UPTD) by the collecting tourism retribution for increasing the local real incomme for the Spesial Province of Yogyakarta.

Kata Kunci : Retribusi Pariwisata, PAD.