Sinkronisasi Kewenangan Judicial Review di Indonesia

Janpatar Simamora, SH, Andi Omara, S.H., M.Pub & Int. Law

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam tataran implementasi terkait dengan pelaksanaan kewenangan judicial review berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua, untuk menggali dan mengetahui upaya sinkronisasi terhadap kewenangan judicial review yang berlaku saat ini di Indonesia. Proses penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau studi literatur untuk mendapatkan data sekunder. Kemudian data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Proses analisis dilakukan dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan data melalui inventarisasi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan sejarah pembentukan model kewenangan judicial review dan dikomparasikan dengan teori yang relevan terhadap objek yang diteliti. Setelah itu, hasil klasifikasi data disistematisasikan untuk selanjutnya hasil analisisnya menjadi dasar dalam mengambil kesimpulan dan saran. Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, bahwa secara teoritis, hubungan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan judicial review tidak menunjukkan adanya keterkaitan. Namun dalam tataran implementasi bahwa penyerahan kewenangan judicial review dalam dua lembaga yang berbeda ternyata berpeluang menimbulkan persoalan hukum, bahkan berpotensi menimbulkan rusaknya pilar-pilar hukum. Hal ini dikarenakan objek kewenangan judicial review masing-masing lembaga berada dalam satu jenjang hierarki peraturan perundang-undangan yang saling terkait satu sama lain dan mewajibkan peraturan dibawahnya tunduk pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan yang lebih tinggi. Kedua, dengan mempertimbangkan reputasi dan perjalanan karier Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam bidang judicial review, maka upaya sinkronisasi kewenangan judicial review sebaiknya dilakukan dengan membentuk kewenangan judicial review secara terpusat atau sentralisasi di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

The objectives of this research, first, is to find out more about the institutional correlation between Supreme Court (MA) and Constitutional Court (MK), especially related to the implementation of judicial review power in Indonesian constitutional system. Second objective is to figure out and understand about the applied efforts in the way of synchronizing the judicial review power in Indonesia. The research model of this thesis is a literature study in order to collecting the secondary data. Then the data is to be analyzed qualitatively according to the research problems and a number of relevant and compatible theories. The analyzing process is implemented starting with some data classification by inventorying a set of legal provisions and rules linked to the history of the creation of judicial review power and then to be compared with any relevant theories to the object of analysis. The classification is then to be systematized to be the basis to make the final conclusions and propositions. According to the findings and explanations in this thesis, there are two conclusions, first, the Supreme Court (MA) and Constitutional Court (MK) are executing their judicial review power in a separate way or in another words, those two judicial institutions in exercising the judicial review power are not interrelated at all. But in practice, the separation of judicial review power into two different judicial branches could engender some serious legal problems and corrupt the principles of rule of law. This could be happened because the judicial review objects between two branches are structured hierarchically and so much relatedly and this model is demanding that inferior norm has to submit to superior norm. Second of all, by considering the record of the judicial review process exercised by MK and MA, it’s worth saying that it would be better to delegate the judicial review power to one central judicial branch rather than splitting it into two different and fully-separated bodies. According to its judicial records, achievements, and institutional supports, MK is way better to handle the authority entirely.

Kata Kunci : judicial review, sinkronisasi kewenangan, kekuasaan kehakiman