ANALISIS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENATAANTOKO MODERN DI KABUPATEN BANTUL

Fajrul Mumtaz Kurniawan, SH, Haryanto, S.H., MKn.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui analisis Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul ditinjau dari hukum persaingan usaha dan hukum penanaman modal, serta untuk mengetahui prospek pemberlakuan Peraturan Bupati Bantul nomor 34 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul. Penelitian hukum ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang membahas aspek yuridis suatu peraturan perundang-undangan dengan melihat dan meneliti implementasinya. Penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan pendekatan empiris, dimana pembahasannya tidak hanya pada aspek peraturannya saja (data sekunder) tetapi juga menggunakan hasil pengamatan lapangan dan wawancara responden (data primer) sebagai bahan analisis. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara narasumber dan responden. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul sejalan dengan hukum persaingan usaha dan sejalan dengan hukum penanaman modal. Prospek pemberlakuan Peraturan Bupati ini dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu dari aspek ekonomi, dari aspek sosial-budaya dan dari aspek politik. Dari aspek ekonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bantul, dari aspek sosial-budaya yaitu untuk melestarikan budaya sopan santun, gotong royong, silatrurahmi dan yang terpenting ikut menumbuh kembangkan solidaritas dan persatuan bangsa inilah yang ingin di kembangkan oleh pemerintah daerah bantul sesuai dengan potensi, karakteristik serta permasalahan ekonomi daerah Kabupaten Bantul, sedangkan dari aspek politik yaitu bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bantul mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dalam hal ini adalah menerbitkan Peraturan Bupati.

This study was intended to learn the analysis of Bantul Regent Decree Number 34 Year 2010 about Modification over Regent Decree Number 12 Year 2010 about Modern Store Arrangement in Bantul District viewed from business competition law and capital investment law, also to learn application prospect of Bantul Regent Decree Number 34 Year 2010 about Modification over Regent Decree Number 12 Year 2010 about Modern Store Arrangement in Bantul District. This study was empiric-juridical that is study discussing juridical aspect a legislation regulation by viewing and analyzing its implementation. This study combined normative approach and empirical approach, in where its discussion not only the regulation aspect (secondary data) but also using field observation result and respondents interview (primary data) as analizing materials. Field study was carried out by interviewing the informant and respondents. Data obtained analyzed using qualitative method. Study result showed that Bantul Regent Decree Number 34 Year 2010 about Modification over Regent Decree Number 12 Year 2010 about Modern Store Arrangement in Bantul District in line with business competition law and capital investment law. Implementation prospect of this Regent Decree can be viewed from 3 (three) aspects, namely economical aspect, socio-cultural aspect, amd polical aspect. From economical aspect that is to enhance Bantul citizens’ well being, from socio-cultural aspect that is to perpetuate politeness, mutual assistance, fellowship culture, and above all to nurture solidarity and this national unityis one the government wants to develop, accordance with potency, characteristic, and also economic issue in Bantul District, whereas from political aspect in which Bantul District government has the authority to regulate and administrate its area of authorization according to autonomy principle and assistance task in this case is issuing Regent Decree.

Kata Kunci : Peraturan Bupati, Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Penanaman Modal.