ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Mohammad Faisal Fahmi Zulkhaidar, Drs. Muhammad Adnan Hadjam, M.A.

2011 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia memasuki paradigma baru dengan dilakukannya amandemen terhadap UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun demikian pemberian kewenangan fiskal dan dana transfer dari pemerintah pusat tersebut tidak memicu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Teori bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tidak terjadi di Indonesia. Walaupun pertumbuhan dana desentralisasi fiskal selalu mengalami peningkatan namun tidak diikuti dengan peningkatan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia perlu dianalisis lebih lanjut pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data pooling dari 167 kabupaten/kota dan 17 provinsi di Indonesia penelitian ini mencoba melakukan analisis terhadap pengaruh variabel indikator desentralisasi fiskal di kabupaten/kota dan provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Hasilnya ditemukan fakta bahwa tidak semua variabel indikator desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menguji data pooling dengan tiga metode, yang merupakan metode Ordinary Least Squares (OLS), metode fixed effect dan metode random effect. Kemudian, Hausman uji dan uji Brueche Pagan (LM test) dilakukan untuk menentukan metode pengujian model dengan hasil terbaik untuk digunakan. Berdasarkan hasil regresi panel data, penelitian ini datang dengan kesimpulan bahwa efek positif dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya benar. Indikator pengaruh positif dari desentralisasi fiskal hanya akan terjadi ketika kabupaten / kota dan provinsi dapat menggunakannya untuk mempromosikan daya saing dan investasi di daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi..

Fiscal decentralization and regional autonomy in Indonesia entered a new paradigm by doing an amendment to Law No. 22 of 1999 and Law No. 25 of 1999 with the publication of Law No. 32 of 2004 on Regional Governance and Law No. 33 of 2004 on Financial Balance between Central and Local Government. However, granting the authority and fiscal transfers from central government funds does not trigger a fairly high economic growth. The theory that fiscal decentralization will increase economic efficiency and better economic growth does not happen in Indonesia. Although fiscal decentralization fund growth has increased but not always followed by increases in economic efficiency and economic growth significantly. The effect of the implementation of fiscal decentralization in districts / cities and provinces on economic growth in Indonesia need to be further analyzed. Using pooling data from 167 districts / cities and 17 provinces in Indonesia, this research tried to analyze the influence of fiscal decentralization indicator variables in the districts / cities and provinces to economic growth in these areas. The results found the fact that not all variables indicators of fiscal decentralization has a positive and significant relationship with economic growth. This research is testing the pooling data with three methods, which are the ordinary least squares method (OLS), the fixed effects method and random effects methods. Then, Hausman test and the test Brueche Pagan (LM test) is performed to determine the method of testing the model with the best results to use. Based on the results of the panel data regression, this research come with conclusion that the positive effect of fiscal decentralization on economic growth is not completely true. Positive influence indicators of fiscal decentralization will only occur when the district / city and province are able to use it to promote competitiveness and investment in the region in order to support economic growth.

Kata Kunci : Desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, indikator desentralisasi fiskal, pooling data