Laporkan Masalah

EKSISTENSI HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM HAL SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM

ENY SAPRATILA, Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai Eksistensi Hak Tanggungan Atas Tanah Dalam Hal Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum bertujuan untuk mengetahui eksistensi dari Hak Tanggungan apabila Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang menjadi objeknya dinyatakan Tidak memiliki kekuatan hukum oleh Putusan Pengadilan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Bank sebagai penerima Hak Tanggungan apabila Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang menjadi objeknya dinyatakan Tidak memiliki kekuatan hukum oleh Putusan Pengadilan. Penelitian mengenai Eksistensi Hak Tanggungan Atas Tanah Dalam Hal Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menitikberatkan penelitian data atau bahan kepustakaan yang berupa data sekunder, baik data sekunder berupa bahan hukum primer seperti KUH perdata dan Undangundang tentang Hak Tanggungan, bahan hukum sekunder seperti literatur yang berhubungan dengan penulisan tesis dan hasil penelitian. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lapangan yang merupakan data primer. Berbagai data yang diperoleh, kemudian diolah dalam bentuk laporan yang bersifat deskriptif analitis. Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa suatu sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum, memiliki konsekuensi hukum hapusnya hak atas tanah tersebut, dan apabila sertifikat atas tanah itu telah dijadikan jaminan hutang di bank dengan hak tanggungan, maka konsekuensi hukum atas hak tanggungan tersebut pun secara otomatis hapus, hal ini karena hak tanggungan tersebut tidak memiliki objeknya lagi. Perlindungan hukum represif Bank sebagai penerima hak tanggungan apabila Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang menjadi objeknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh Putusan Pengadilan dapat melakukan beberapa kebijakan yang dikeluarkan bank itu sendiri. Selain dari itu terdapat juga adanya perlindungan hukum preventif terhadap bank dari janji-janji hak tanggungan yang termuat dalam UUHT, yang mana juga diterapkan dalam Pasal-pasal dalam blanko APHT.

Study regarding The Existence Of Bail Of Land In The Certificate Of Ownership Of Land Is Stated As Does Not Have Law Power aimed to examine existence of Bail Of Land if Certificate of Ownership Of Land over realty objected is stated as does not have law power by the Court Decision and to learn law protection toward Bank as bail of land r ight consignee if Certificate of Ownership Of Land over realty objected is stated as does not have law power by the Court Decision. .The research about the existence of bail right on land in the case of ownership right certificate on land, which is stated as does not have law power, is a research using normative juridical approach. This research focuses on data research or library research in the form of secondary data, either in the form of primary la, such as KUHPerdata and Regulation about bail right, secondary law material, such as literatures related to the thesis of the writer and research result. This research is also supported by field research, which is a primary data. Various data obtained then processed in the form of analytical descriptive report. The court decision stating that a certificate does not have law power has law consequence in the deletion of right on land because the certificate is assumed as never exists. And if certificate on land has become the bail in the bank with the bail right, thus the law consequence for the bail automatically deleted. This is because the bail does not have its object anymore. Law repressive protection for the bank as the receiver of bail if the Certificate of ownership of land which becomes its object is stated as does not have law power by the court decision, it can do several actins. Besides, there is also law preventive protection for the bank fro the promises of bail right mentioned in UUHT, in which it is also applied in articles in APHT.

Kata Kunci : Sertifikat, Hak Tanggungan, dan Bank


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.