PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Agus Triono, SH, Prof. Dr. Muchsan, S.H.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan LOD DIY, kendala yang dihadapi dan upaya yang harus ditempuh dalam mengatasi kendala yang dihadapi LOD DIY dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Provinsi DIY pada bidang pendidikan dan pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk memperoleh data pustaka melalui penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan untuk memperoleh data lapangan melalui metode wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan LOD DIY belum mampu mewujudkan pemerintahan yang baik di Provinsi DIY pada bidang pendidikan dan pertanahan. Beberapa kendala yuridis yang dihadapi adalah: 1) kendala pada peraturan perundang-undangan yaitu tidak adanya ketentuan yang memberikan daya paksa atas pelaksanaan rekomendasi LOD DIY dan hak imunitas bagi anggota LOD DIY serta dasar hukum LOD DIY juga masih lemah dan rentan ditambah lagi dengan berlakunya UU ORI yang mengancam eksistensi LOD DIY; 2) kendala pada tidak adanya eksekutor sebagai pelaksana atas rekomendasi LOD DIY; 3) kendala pada ketaatan asas pengawasan yaitu LOD DIY masih berada dalam lingkup lembaga eksekutif. Upaya yang harus ditempuh dalam mengatasi kendala yang dihadapi LOD DIY yaitu 1) memasukkan ketentuan mengenai daya paksa dan hak imunitas, melakukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU ORI dan UU PP guna mempertahankan eksistensi LOD DIY dan memperkuat landasan yuridis LOD DIY; 2) menunjuk pejabat atau lembaga untuk menjadi eksekutor; 3) merubah status kelembagaan LOD DIY menjadi Parliamentary Ombudsman;. Berdasarkan hal tersebut maka saran yang diusulkan yaitu 1) hendaknya LOD DIY meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemahaman aparat pemerintah melalui sosialisasi secara intensif, meningkatkan kerjasama dengan media serta perluasan dan penguatan jaringan; 2) hendaknya pembentuk peraturan perundangundangan di daerah menguatkan landasan yuridis pengaturan LOD DIY; 3) hendaknya pembentuk peraturan perundang-undangan di tingkat pusat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi secara vertikal terhadap pengaturan Ombudsman Pusat dan Ombudsman Daerah serta dengan peraturan perundang-undangan lainnya yakni peraturan mengenai pelayanan publik, perlindungan saksi dan korban, dan kebebasan memperoleh informasi.

The research is aimed to gain description of the implementation of supervisory function of LOD DIY, therefore, the obstacle dealt with and effort that should be done in solving obstacle faced by LOD DIY in establishing good government in DIY rely on education and defense sector. This research is normative and empirical legal research. The normative legal research is conducted to achieve library data through library works. While, empirical legal research is to achieve field data through interview method. The data analysis is done qualitatively and explained descriptively. The result shows that the implementation of supervisory function of LOD DIY has not been able to establish good government yet in DIY province mainly in education and defense sector. Some juridical obstacles faced are: 1) obstacle in regulations that is there is no rule of law in giving forced power upon implementatio n of the recommendations from LOD DIY and immunity right toward member of LOD DIY as well as legal base of LOD DIY is frail and vulnerable. It is add with the prevailing of Laws of ORI threatening the existence of LOD DIY; 2) there is no executor as conductor of recommendation of LOD DIY; 3) there is no loyalty of supervisory principle that is LOD DIY still is in executive circle. The effort that should be done in solving obstacles faced by LOD DIY is: 1) inserting rule of law concerning forced power and immunity right, proposing judicial review to Constitution Supreme Court on Laws of ORI and Laws of PP in terms of maintaining the existence of LOD DIY as well as strengthening juridical base of LOD DIY; 2) designating officer or an institution plays as executor; 3) converting the institution status of LOD DIY as Parliamentary Ombudsman. According above issues, thus, some suggestion may be proposed, as: 1) it is necessary for LOD DIY to improve society participation and comprehension of government officer by socialization intensively, improving cooperation with mass media as well as network broadening and strengthening; 2) it is necessary for formulator of local regulations in intensifying juridical base of LOD DIY management; 3) it is necessary for formulator of central regulations conducting synchronization and harmonization vertically on the management of Central and Local Ombudsman as well as other regulations that is regulations of public service, witness and victims protection as well as freedom of achieving information.

Kata Kunci : Pengawasan, LOD DIY, Pemerintahan yang Baik di Provinsi DIY