PENETAPAN BATAS WILAYAH DESA DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH MELALUI PEMETAAN PARTISIPATIF (Studi Kasus Desa Permu dan Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang)

HARY LISTANTYO PRABOWO, Trias Aditya K.M., ST., M.Sc. Ph.D.

2011 | Tesis | S2 Teknik Geomatika

Desa/kelurahan sebagai satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah mutlak memerlukan batas wilayah administrasi yang sah, jelas, tegas dan tidak ada sengketa. Permasalahan yang dihadapi kantor pertanahan adalah ketersediaan data dan informasi batas wilayah desa sangat terbatas dan tidak up to date. Proses penetapan dan penegasan batas wilayah desa sesuai prosedur baku membutuhkan waktu yang relatif lama, anggaran biaya yang besar, dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota setempat. Di sisi lain, ketersediaan informasi batas wilayah desa bagi kantor pertanahan sangat mendesak karena kegiatan pendaftaran tanah berjalan terus baik bersifat sporadik (individu) maupun sistematik (massal). Oleh karena itu, kantor pertanahan perlu mencari alternatif metode yang efektif, efisien, murah, sedikit masalah dan mempunyai kekuatan hukum untuk memperoleh informasi batas wilayah desa. Salah satu alternatif untuk memperoleh informasi batas wilayah desa adalah dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan pemetaan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk membuat peta penetapan batas wilayah desa melalui beberapa teknik pemetaan partisipatif dan menyusun prosedur pemanfaatan pemetaan partisipatif untuk penetapan batas wilayah desa dalam rangka pendaftaran tanah. Metode pemetaan partisipatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemetaan transparan foto udara dan pemetaan model tiga dimensi. Hardcopy foto udara yang digunakan berasal dari Peta Dasar Pendaftaran Tanah skala 1 : 1.000. Model tiga dimensi dibuat berdasar kontur yang diturunkan dari data DEM (Digital Elevation Model) dari SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 30 m. Proses pemetaan partisipatif diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat, penentuan kelompok, pelaksanaan pemetaan partisipatif, identifikasi dan verifikasi lapangan, pengolahan data dan pertemuan koreksi dan klarifikasi peta bersama dengan melibatkan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Pemetaan partisipatif diikuti oleh sekelompok warga di Desa Permu dan Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pemetaan partisipatif secara efisien dapat mengumpulkan informasi mengenai batas wilayah desa, terutama secara grafik (gambar). Dari dua metode pemetaan partisipatif yang digunakan, metode pemetaan transparan foto udara lebih efisien dalam penetapan batas wilayah. Melalui metode tersebut : (a) lebih mudah dalam mengenali dan menentukan batas karena kelengkapan fitur yang ditampilkan; (b) peta yang dihasilkan lebih mendekati batas yang diinginkan; (c) Biaya dan waktu pembuatan media yang relatif cepat dan murah. Peta hasil partisipatif harus dilakukan verifikasi lapangan sebelum digunakan untuk pembahasan masalah batas antar desa. Dengan menggunakan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah, yaitu persetujuan tanda batas bidang tanah oleh tetangga-tetangga batas, peta hasil pemetaan partisipatif hasil kesepakatan yang disertai berita acara kesepakatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendaftaran tanah.

A village, regarded as the smallest unit area for land administration purposes, requires legitimate, clear, firm and undisputed administrative boundaries. In order to provide such village administrative boundaries, the land offices face some problems including the limited data availability and information concerning village boundaries. The standard procedure for delimitating and demarcating the village boundaries requires a relatively long time and considerable budget. It also needs an approval from the local House of Representatives. In this regard, the information availability of village boundaries is urgently required by the land office, in support of either sporadic or systematic land registration. Therefore, the land office needs to find an alternative method that is effective, efficient, cheap, less problem and has legal support to gather information related to the village boundaries. One of the alternative methods is to obtain information on the village boundaries by involving the community through participatory mapping activities. This research aims to create a village delimitation map through some participatory mapping techniques and to develop procedures for facilitating participatory mapping process for village boundary delimitation in order to support land registration. The participatory mapping tools that are used in this study were transparent aerial photograph and a three-dimensional model map. The hardcopy of aerial photograph used is from Registration Map scale 1:1.000. In order to create contour lines of the study areas, the three-dimensional model was built from DEM (Digital Elevation Model) of SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 30 m. The participatory mapping processes include activities related to socialization to the community, the determination of the group, the implementation of participatory mapping, field identification and verification, data processing and correction meeting sessions and map clarification by involving participants from local agencies (i.e. the sub-district and the district governments). Participatory mapping sessions are followed by people in Permu Village and Imigrasi Permu Village, Kepahiang Sub-District, Kepahiang District, Bengkulu Province. The results showed that the participatory mapping method can efficiently collect information regarding the disputed village boundaries, especially in graphics (image) form. From the two participatory mapping tools that are used, the transparent aerial photograph map is more efficient than three-dimensional model map in the process for delimitating the boundaries. Through the method: (a) it is easier to identify and determine the boundaries due to the completeness of the features shown, (b) the map produced is closer to the desired boundary, (c) the cost and the time for preparing participatory mapping tools are relatively quick and inexpensive. The resulting participatory map should be used for field verification prior to the discussion session that involves participants from village boundaries. By using the principle of contradictory delimitation in land registration, which state that boundaries are required to be marked or approved by boundaries’ neighbors, the map the was resulted from participatory mapping activities can be used to support the development of the agreement note. The agreement note can then be used to support land registration processes.

Kata Kunci : pemetaan partisipatif, penetapan batas, batas desa, pendaftaran tanah