KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH (STUDY KASUS PENGADAAN BARANG/JASA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES)

Wisudo Putro Nugroho, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui perjanjian dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk akta otentik atau akta dibawah tangan dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pengadaan barang/jasa. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian mempunyai pola gabungan antara normatif, sedangkan untuk permasalahan perlindungan hukum bagi para pihak penulis menggunakan penelitian empiris. Penelitian dilakukan di Instansi pemerintah Khususnya di Bagian Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dan Pengumpulan data dari penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara (interview). Data penelitian yang sudah disusun secara sistematis tersebut, baik yang berupa data primer hasil wawancara maupun data sekunder hasil studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif yang selanjutnya disebut dengan analisis data kualitatif, kemudian data itu disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan – kenyataan yang ada di lapangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perjanjian pengadaan barang/jasa bukan merupakan akta notarial karena pejabat pengadaan tidak dapat digolongkan ke dalam pejabat umum. Meskipun bukan merupakan akta notariil perlindungan hukum terhadap Pihak Pengguna Barang/jasa dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes lebih kuat daripada pihak penyedia barang/jasa karena format dan pembuatan perjanjian dibuat oleh Pemerintah dan dapat mensyaratkan adanya jaminan yang diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 54 Tahuun 2010.

This research aims to know the agreement of good/service supplying that the government makes including authentic certificate or non-notary certificate and law protection for them who deal with good/service supplying. The characteristic of this research is normative. The research is conducted in government institution, especially General Section of Brebes Region Government and interview process for data collecting from field research. The data that has been arranged systematically, both primary result of interview and secondary result of book study are then analyzed qualitatively that later called as qualitative data analysis. Then, the data is provided descriptively describing real facts occurred in the field that related to the case that will be discussed. Based on the result of research, Based on the research, the agreement of the good/service supplying is not notary certificate because the dignitaries of the suppliers can not be grouped into general dignitary and the contract of good/service agreement does not read to the involved sides but it is read by the user of good/service. Even though not notary certificate, the law protection toward involved sides is strong, because the duty of each side, in this case Brebes Region Government and good/service supplier, has been regulated in President Decision Number 80 Year 2003 and in President Decision Number 54 Year 2010.

Kata Kunci : Bentuk Perjanjian, Pengadaan barang/jasa, dan perlindungan hukum, para pihak.