TRANSFORMASI STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH Studi Proses Transformasi Organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2009

Nawa Murtiyanto, S.I.P, Dr. Erwan Agus Purwanto

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Aras otonomi daerah yang bertujuan untuk mewujudkan good governance, menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan perubahan paradigma pemerintahan, dari paradigma government menjadi paradigma governance. Perubahan paradigma tersebut berimplikasi pada penataan wewenang dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD). Upaya pemerintah dalam mewujudkan good governance sehubungan dengan penataan OPD ditunjukkan dengan diterbitkannya berbagai berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan organisasi pemerintah daerah. sehingga terjadi perubahan (transforming) organisasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kebijakan penataan kelembagaan yang ada selama ini dinilai belum menunjukkan belum adanya upaya yang serius dalam melakukan analisis terhadap efisiensi dan eksistensi organisasi, sehingga struktur organisasi birokrasi menjadi terlalu banyak namun double fungsi; penataan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam era otonomi daerah, lebih dimaknai sebagai pembengkakan struktur organisasi pemerintah daerah. Secara teoretis, semakin besar ukuran organisasi, maka struktur organisasi semakin bercirikan formalisasi, sentralisasi dan kompleksitas – di mana ketiga ciri tersebut merupakan dimensi inti dari struktur organisasi. Salah satu pemerintah daerah yang telah melakukan penataan organisasi dan mendapatkan apresiasi oleh banyak pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan tiga kali penataan organisasi pemerintah daerah selama era otonomi daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah, yaitu pada Perda No. 12 tahun 2000, Perda No. 12 tahun 2003 dan Perda No. 9 tahun 2009. Dari tiga kali penataan tersebut, terjadi peningakatan besaran organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu 33 OPD pada tahun 2001, 40 OPD pada tahun 2003 dan 46 OPD pada tahun 2009. Kondisi tersebut yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian terhadap transformasi organisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2009. Penelitian ini, yang menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan paradigma positivisme dan pendekatan kualitatif, menyatakan bahwa proses transformasi organisasi adalah pentahapan perubahan organisasi yang dipengaruhi oleh lingkungan organisasi dengan menggunakan pendekatan tertentu; dan transformasi struktur organisasi adalah perubahan dimensi struktur organisasi yang diindikasikan dengan perubahan tingkat formalisasi, sentralisasi dan kompleksitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor determinan dalam transformasi organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman berasal dari lingkungan eksternal, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat; dan mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap sebagian kecil dimensi struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman. Tidak berlebihan kiranya, penelitian ini menyatakan bahwa transformasi organisasi dan transformasi struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami kemandegan atau stagnasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan internalisasi tipologi organisasi publik dalam transformasi struktur organisasi pemerintah daerah.

Regional autonomy in order to realize good governance, demanding the central government and local government to make a paradigm shift, from “government paradigm” becomes a “paradigm of governance”. The paradigm shift has implications for the structuring of authority and functions of the organization of local government. Government efforts in realizing good governance in relation to the arrangement of the organization of local government is indicated by the issuance of various laws and regulations to structuring local government organization, resulting the local government organizations changes (transforming) throughout Indonesia. Policy arrangements of local government organizations that existed during this considered not indicate a serious lack of effort in conducting an analysis of the efficiency and existence of the organization, so that bureaucratic organizational structure became too much, but a double function; structuring the organization that carried out by local governments in the era of regional autonomy, is sensed as swelling of the organizational structure of local government. Theoretically, the larger the size of the organization, the organizational structure increasingly characterized by formalization, centralization and complexity - where all three features are the core dimensions of organizational structure. One of the local governments that have made the arrangement of the organization and received appreciation by many parties in governance and development are the Government of Sleman District. Sleman District Government has conducted three times a reorganization of local government during the era of regional autonomy as stipulated in local legislation, namely Local Regulation No. 12/2000, Local Regulation No. 12/2003 and Local Regulation No. 9/2009. Than three times the arrangement, occurs increasing the size of Sleman District Government organizations, namely 33 organizations in 2001, 40 organizations in 2003 and 46 organizations in 2009. These conditions underlying the organization doing research on the transformation undertaken Sleman District Government in the year 2008 to 2009. The study, which uses the method of research literature with the paradigm of positivism and qualitative approach, stating that the process of organizational transformation is the phasing of organizational change is influenced by environmental organizations using a particular approach, and the transformation of the organizational structure is the change in organizational structure dimension as indicated by changes in the level of formalization, centralization and complexity. The results showed that the determinant factor in the transformation of Sleman District Government organizations from the external environment, ie laws and regulations established by the central government; and resulted in a change to a small dimension of the organizational structure of Sleman District Government. Presumably not excessive, this study states that the transformation of the organization and transformation of the organizational structure of Sleman District Government stagnation. Therefore, it is necessary internalization typology of public organizations in the transformation of the organizational structure of local government.

Kata Kunci : transformasi, organisasi, struktur organisasi, internalisasi.