ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM PROSES FORMULASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Hubertus Leydin, Prof. Dr. Muhadjir Darwin, M.P.A.

2011 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Adanya aspirasi yang berkembang dari masyarakat yang tergabung dalam beberapa wilayah kecamatan yang menuntut pemekaran Kabupaten Sanggau dan pembentukan calon Kabupaten Tayan merupakan suatu rangkaian kegiatan atau langkah tindakan para aktor. Desakan stakeholders dan tindakan pemerintah daerah dapat dilihat sebagai suatu proses kelompok, dan pengambilan keputusan dalam proses tersebut dapat dipandang sebagai kehendak dari elit daerah. Berangkat dari pemikiran tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap stakeholders yang ada di daerah dalam proses formulasi kebijakan, khususnya dalam proses pemekaran Kabupaten Sanggau. Adapun kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini adalah teori dan konsep tentang kebijakan publik, dan proses formulasi kebijakan. Pengelolaan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Tehnik wawancara dilakukan berupa dialog dengan pihak Pemda, Pemuka Masyarakat dan Tim pembentukan kabupaten. Mereka adalah informan yang menguasai permasalahan dan dapat memberikan informasi yang obyektif dan tepat. Selain itu digunakan juga tehnik dokumentasi dari berbagai dokumen, kebijakan peraturan yang diperlukan atau relevan dalam keperluan ini. Dari hasil penelitian bahwa munculnya kebijakan pemekaran Kabupaten Sanggau disebabkan oleh pertama, kuatnya aspirasi masyarakat dan stakeholders lainnya dalam upaya pembentukan calon Kabupaten Tayan. Politicall will yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau dan DPRD Kabupaten Sanggau untuk membentuk calon Kabupaten Tayan, jika dicermati memiliki latar belakang politis untuk tetap mempertahankan kekuasaan. Bertolak dari temuan penelitian ini, maka Proses dan keterlibatan stakeholders dalam proses formulasi kebijakan pemekaran perlu lebih disosialisasikan guna membangun pemahaman dan komitmen bersama dalam rangka pembentukan calon Kabupaten Tayan dan disepakati oleh semua pihak. Untuk dapat menghasilkan kebijakan baik secara politik, sosial maupun ekonomi, dalam proses penentuan agenda kebijakan, diharapkan lebih bernuansa demokratis dan mendapat dukungan masyarakat.

Public aspiration joining in some districts expect enlargements that Sanggau District and the Tayan district formation is stages of activities or course of actors’ roles. Stakeholders' enforcement and local government can be seen as a group process, and taking a decision can be shown as a process that can be interpreted as a willingness of the local elite. Starting from that policy, the writer is interested on analyzing towards local stakeholders in the process of policy formation, especially in the process of Sanggau District enlargement. There is also frame of references that became a base of this research. It is a theory and concept of public policy or it can be a process of policy formation. Managing and analyzing the data are done qualitatively. Technique of pooling the data is done through the interview and documentation. The technique of interview is done like a dialogue with local government, Community Leaders, and District Formation Team. Moreover, it is used as techniques of documentation from some documents, policy needed or relevant in this process. The results show that policy of Sanggau District enlargement is affected by two factors. First, tight public aspiration and other stakeholders are enforced to establish Tayan District. local Juridical Politic and willingness that is shown by Sanggau Country Government and Parliament to choose Sanggau and Tayan District, if the observation has a political background to maintain power. It needs broad socialisations of the process and participation of stakeholders in the policy formulation of Sanggau District enlargement to establish understanding and mutual commitment between the government and all components in Sanggau District in forming the Tayan District thus all stakeholders agree with the decided policy. It is expected that the process of policies making should be as democratic as possible to produce good policies both politically, socially, and economically.

Kata Kunci : Pemekaran kabupaten, Kabupaten Sangau, Kalimantan barat