PERAN LEMBAGA HUKUM ADAT PADA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN KULON PROGO

WAHYUDI IRMAWAN, Ir. Djurdjani, M.SP., M.Eng., Ph.D.

2011 | Tesis | S2 Teknik Geomatika

Hukum adat merupakan sumber utama dalam membangun Hukum Tanah Nasional. Konsepsi maupun norma lembaga-lembaga dalam hukum adat mengenai tanah sangat beragam dan unik, namun selalu hidup dan ditaati oleh masyarakat. Jika masih relevan maka selayaknya lembaga tersebut diberi tempat untuk berperan dalam sistem pendaftaran tanah modern. Namun tidak berarti kondisi tersebut terbebas dari masalah dalam penerapannya. Di satu sisi masyarakat merasakan arti penting perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah, di sisi lain sifat lokal dan informal dari lembaga hukum adat harus disesuaikan guna memenuhi aspek yuridis formal aturan pendaftaran tanah yang bersifat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan lembaga hukum adat, peran, upaya dan kendalanya bagi pendaftaran tanah serta memperoleh nilai tingkat kepuasan masyarakat pada pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Kulon Progo selama ini. Penelitian ini dilakukan dengan dua metode yaitu metode kualitatif yang dikawinkan dengan metode kuantitatif. Pemilihan desa sampel, responden dan informan dilakukan secara tidak acak (purposive sampling), interview kepada 16 (enam belas) informan dipilih dari warga, perangkat desa, pejabat BPN dan pakar pertanahan lalu ditranskripkan dan diadakan crosscheck dengan acuan normatif untuk mendeskripsikan secara kualitatif tentang keberadaan, peran, kendala dan upaya pemberdayaan lembaga hukum adat pada pelaksanaan pendaftaran tanah. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 50 (lima puluh) responden warga di 5 (lima) lokasi desa sampel yaitu Desa Bojong, Karangwuni, Triharjo, Donomulyo, dan Banjaroyo. Data ditabulasikan dan diolah secara kuantitatif dengan statistic tool guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat pada pelaksanaan pendaftaran tanah. Lembaga hukum adat yang hidup dan diakui masyarakat di lokasi penelitian ini adalah Indung Gandok, Lintiran, Liyeran, Pacungan, Klangsiran, Dhengkulan, Dol tahunan, Susukan, Wedi Kengser, Ngende, Pangarem-arem dan Pasrahan. Lembaga paling dominan adalah Indung Gandok dan Lintiran. Peran lembaga hukum adat dinilai sangat positip dan mendukung bagi percepatan pendaftaran tanah sepanjang ditaati oleh para pihak yang terlibat. Kendala yang ada adalah tidak seragamnya pemahaman makna dan riwayat lembaga hukum adat itu sendiri baik dari sesama warga maupun petugas pelayanan pendaftaran tanah, minimnya bukti tertulis menyangkut riwayat alas hak dan tidak rapinya catatan administrasi tanah di desa, serta ketidaktaatan sebagian pihak pada substansi lembaga hukum adat itu sendiri. Berbagai upaya yang sebaiknya dilakukan untuk mengurangi kendala antara lain sosialisasi bersama antara warga, pihak desa dan pihak BPN, menyederhanakan atau menyesuaikan prosedur berkas permohonan pendaftaran tanah, serta langkah pengakuan hak yang dimiliki. Nilai rata-rata tingkat kepuasan adalah 74,16 persen berarti masyarakat merasa puas terhadap kualitas pelayanan pendaftaran tanah di Kabupaten Kulon Progo selama ini.

Customary law is the main source in establishing the National Land Law. Conception and norms within institutions of customary law on land is very diverse and unique, yet always present and obeyed by the public. If it is still relevant then the agency should be given a place to play in modern land registration system. But it does not mean these conditions free from problems in its application. On the one hand people are seeing the importance of legal protection and certainty of land rights, on the other hand local and informal nature of traditional institutions should be tailored to meet the rules of formal juridical aspects of land registration in the national level. This study aims to identify the presence of indigenous institutions, roles, efforts and constraints for land registration and to obtain the value of the level of community satisfaction on the implementation of land registration in the Kulon Progo district. This research was conducted using two methods: qualitative methods are combined with quantitative method. Selection of sample villages, respondents and informants were conducted in non-random (purposive sampling). The interview to 16 (sixteen) informants were selected from residents, village officer, BPN officer and experts held land and then transcribed and crosschecked with normative references to describe qualitatively the existence of roles, constraints and the empowerment of traditional institutions on the land registration process. Questionnaires were distributed to 50 (fifty) respondents in 5 (five) location of the sample villages namely Bojong, Karangwuni, Triharjo, Donomulyo, and Banjaroyo. Data are tabulated and processed quantitatively using statistical tools to measure the level of community satisfaction on the implementation of land registration. The existing customary law institution recognized in this research area are the Indung Gandok, Lintiran, Liyeran, Pacungan, Klangsiran, Dhengkulan, Dol tahunan, Susukan, Wedi Kengser, Ngende, Pangarem-arem and Pasrahan. The most dominant institutions are the Indung Gandok and Lintiran. The role of traditional institutions is considered to be very positive and supportive for the acceleration of land registration as along as it is adhered by the parties involved. The constraint in this society encountered haven’t yet uniform understanding of the meaning and the history of traditional institutions themselves either from their fellow citizens or officers of land registration services, lack of written evidence regarding the rights, poor administrative records of the land in the village, as well as customary institutions disobedience of some parties on the substance of customary institutions themselves. Various efforts should be taken to reduce the constraint such as to socialize about the customary institutions to residents, village officer and BPN officer, to simplify or to relax the procedure in the land application as well as to recognize the occupied rights. The average satisfaction score was 74.16 percent which is indicated that the community is satisfied with the quality of the land registration services in Kulon Progo district.

Kata Kunci : Lembaga hukum adat, Pendaftaran tanah, Tingkat kepuasan masyarakat.