KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2008-2009

Ekko Espito, Drs. Haryanto, M.A.

2011 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Sebagai kabupaten pemekaran, Kabupaten Solok Selatan pada saat ini sedang melakukan pembangunan disegala bidang, terutama pembangunan gedung perkantoran dan jalan. Pada keadaan seperti ini peluang penyalahgunaan anggaran sangat besar, sehingga sangat dituntut kinerja yang baik dari instansi pengawas agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, terutama pengawas internal pemerintah daerah yaitunya Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab lemahnya kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2008-2009. Sehingga yang menjadi pertanyaan penelitian adalah mengapa kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2008-2009 lemah. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori kinerja organisasi dan faktor-faktor yang mempangaruhi kinerja, yang dibagi atas faktor internal dan eksternal. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisa data kualitatif, melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumantasi. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan, memperlihatkan bahwa kuatnya intervensi Bupati terhadap Inspektorat Daerah dan terlalu banyak kepentingan politik Bupati didalam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, mulai dari pembuatan kebijakan proyek sampai dengan kebijakan pengisian orang dalam jabatan. Hal tersebut membuat Inspektorat daerah KabupatenSolok Selatan tidak berdaya dalam mengungkap kasus-kasus yang ada. Karena penyimpangan yang dilakukan oleh SKPD pada umumnya adalah dalam melaksanakan kepentingan-kepentingan penguasa (Bupati dan Wakil Bupati), sehingganya Inspektorat daerah bekerja dibawah intervensi politik Bupati. Banyaknya kepentingan Politik Bupati pada tataran pemerintah daerah, berimplikasi menyebabkan terjadinya politisasi birokrasi pada pemerintah daerah. Penulis merekomendasikan supaya Bupati Kabupaten Solok Solok memberikan kekuatan politik kepada Inspektorat dengan memberikan kewenangan yang penuh kepada Inspektorat Daerah dalam menuangkan seluruh hasil temuan yang ada kedalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan kewenangan untuk melaporkan tindakan penyimpangan yang tidak bisa diperbaiki oleh oknum yang telah melakukan penyimpangan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Considering its district division, South Solok district is currently establishing in all fields, especially construction of office buildings and roads. In these circumstances, the chances of budget misapplication is very large, so it expected a good performance of the regulatory agencies in order that the development can run smoothly, especially for local government's internal watchdog that is the Regional Inspectorate of South Solok regency. This study aims to determine the cause of weak performance at the Regional Inspectorate of South Solok district in period of 2008-2009. It is raised a question of why the performance of the Regional Inspectorate is so weak in period of 2008-2009. The theory used in this study is the theory of organizational performance and the related factors that influencing it, which is divided into internal and external factors. The study used a descriptive method by qualitative data analysis, through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The data were collected through interviews and documentation studies. From the study results conducted by the author, it shows that a strongly intervention of the Regents toward the Regional Inspectorate and complicated with many political interest of the Regents in the policies of local governments, started up with policy-making project till the policy of civil appointment in the office. It is then weakening the Regional Inspectorate to be helplessness in revealing the cases. Due to misapplications committed by the Working Unit (SKPD) which is generally under influence of interest by the ruler (the Regent and Vice Regent), therefore, the Regional Inspectorate is working under their political intervention. An excessive number of the Regents’ political interests at the Regional governments implies to the politicization toward the bureaucracy in Regional government. The author recommends that Regent of South Solok gives sufficient political power to the Regional Inspectorate in form of full authority in the pouring all the existing findings into the investigation report and extend the authority to report any irregularities action that cannot be repaired by persons those committing it to the Police and Regional Attorney to be processed further.

Kata Kunci : kinerja yang baik, intervensi politik dan netralitas birokrasi