PENGADILAN PAJAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCARI KEADILAN

Andriyani Masyitoh, SH, Prof. Dr. Muchsan, S.H.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengadilan pajak dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi pencari keadilan, mengetahui kemampuan pengadilan pajak mewujudkan perlindungan hukum bagi pencari keadilan dan langkah-langkah hukum apa yang dapat ditempuh agar pengadilan pajak dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi pencari keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer didapatkan dengan cara wawancara dengan alat pedoman wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumentasi dengan alat studi dokumen. Kedua data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pengadilan pajak ternyata mengandung aspek keadilan individual dan keadilan sosial yang meletakkan kewajiban kepada rakyat agar menghormati dan menghargai hak-hak masyarakat yang lebih besar lainnya, yaitu pencari keadilan yang menghendaki proses acara yang cepat, sederhana dan biasa ringan, namun pengaturan mengenai syarat mengajukan banding sesuai Pasal 36 Ayat (4) Undang-Undang No.14 Tahun 2002 menunjukkan ketidakadilan bagi wajib pajak(2) Pengadilan Pajak belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan karena adanya beberapa kendala yuridis yaitu kendala terhadap peraturan perundangundangan, kendala terhadap tidak taat asas atau teori dan kendala terhadap eksekutor (3) Langkah-langkah hukum yang ditempuh agar pengadilan pajak dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi pencari keadilan adalah dengan merevisi Undang-Undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan memperkuat pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.

This research aims is to investigate the implementation of the tax court in order to establish legal protection for seeking justice, knowing the ability to realize tax court legal protection for seeking justice and what legal steps can be taken so that the tax court to achieve legal protection for seeking justice. Data used in this study are This research is a normative empirical research primary and secondary data obtained through library research and field research. Primary data was obtained by interview with the interview guide instrument, while the secondary data obtained by study of documentation by means of document studies. Both data were analyzed by using descriptive analysis with approach qualitative method. The results of this study indicate that (1) implementation of the tax court turned out to contain aspects of individual fairness and social justice to the people who laid the obligation to honor and respect the rights of the larger society, namely, justice seekers who wanted the event that is fast, simple and plain mild, but the arrangements regarding the terms of appeal in accordance with Article 36 Paragraph (4) of Law No.14 of 2002 shows the unfairness to taxpayers (2) the Tax Court has not been able to provide legal protection for seeking justice because of some legal constraints are obstacles to the rule legislation, barriers to not obey the principle or theory and the constraints of the executor (3) The steps taken by law for the tax court to achieve legal protection for seeking justice is by revising the Law No. 14 of 2002 regarding the Tax Court and strengthen implementation Tax Court decision.

Kata Kunci : Pengadilan Pajak, Perlindungan Hukum, Pencari Keadilan