Implementasi kebijakan kemitraan pemerintah kota dan swasta dalam pembangunan peremajaan Pasar Pusat Sukaramai Pekanbaru

AHMADI, Dr. Agus Dwiyanto

2001 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Telah terjadi perubahan paradigma lama ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam ha1 pembiayaan pembangunan menjadi paradigma baru yang menekadcan peranan lebih besar dari pemerintah daerah mix.& mengelola pembiayaan pembangunan di daerahnya. Salah satunya adalah membangun suatu partisipasi swasta dan masyarakat untuk turut dalam pembangunan di daerah. Begitu pun pemerintah Kota Pekanbaru, salah satunya telah merumuskan suatu kebijakan kemitraan dengan pihak swasta dalam peremajaan pasar Sukaramai. Karena kebijakan ini masih baru, maka dalam pengimplementasikan kebijakan tersebut telah dihadapkan pada beberapa persoalan yang dapat menghambat realisasi kebijakan. Untuk itulah penelitian ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan kemitraan peremajaan pasar Sukaramai di kota Pekanbaru. Penentuan faktor-faktor implementasi kebijakan didasarkan pada kondisi aktual di lokasi mana kebijakan kemitraan tersebut dilaksanakan. Data dan informasi yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil observa8i dan wawancara terhadap beberapa orang dari kelompok pedagang sasaran dan bukan sasaran dan dari unit manajemen proyek. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen terkait dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi implementasi kebijakan sampai bulan Nopember 2001 diperkirakan baru mencapai 90 persen ditinjau dari pembangunan fisiknya. Proses implementasi kebijakan telah menimbulkan resistensi dari kelompok masyarakat sasaran (pedagang) dan bukan sasaran seperti pengrusakan Tps, gugatan melalui M'UN serta meningkatnya frekuensi demonstrasi di gedung DPRD Pekanbaru. Di samping itu, penempatan pasar baru dilakukan secara diskriminasi di mana akses pedagang baru melebihi pedagang lama sehingga merimbulkan damp& terhadap kesejahteraan pedagang yang pada ghannya menguntungkan sekelompok orang dan merugikan kelompok lain. Hal ini tidak sesuai lagi dengan paradigma baru yang mengutamakan kepentingan arus bawah, rakyat/LSM. Sungguhpun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tidak tercapai sebenamya berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni; penentuan harga jual bangunan baru, persepsi terhadap tujuan bersama, dan konsistensi project manajemen unit. Untuk itu, belajar dari kasus yang diteliti, maka terhadap kebijakan serupa diperlukan implementasi kebijakan yang mengedepankan prinsip keterbukaan, rasionalitas, dan motivasi yang cennat dan tepat serta sistematis dengan melibatkan semua komponen sesuai kedudukan dan fungsi masing-masing dalam mengimplementasikan suatu kebijakan

Changes in old paradigm has occurred on dependence of local government on central government, in case of development financing to be new paradlgm emphasizing on larger role of local government in managing the financing of development in the local authority. One of them is to develop a private and public participation in local developments. Also, the central government of Pekanbaru, one of them has formulated a partnership policy with private party in renewal of Sukaramai market. Because this policy is still new, then the implementation of the policy has faced some problems that can inhibit realization of policy. Therefore, this study was conducted in order to identiQ and analyze factors affecting the implementation of partnership policy of renewal of Sukarmai market in Pekanbaru city. The determination of implementation factors of policy was based on actual condition on location where the policy was applied to. Data and information wae collected consisting of primary and secondary data. The primary data were derived from the results of observation and interview against some people from group of targeted and non targeted traders and from management unit of project. The secondary data were obtained from the concerned documents by study object. The results of study indicated that effectiveness of policy implementation was not reached. It could be seen from realization of policy implementation up to November, 2001 estimated to be 90% in case of physical development. The process of policy implementation has resulted in resistance of targeted society group (traders) and not targeted, such as, TPS destruction, demand though PTUN and increase in * demonstration frequency in DPRD building, Pekanbaru. In addition, position of new market was conducted in &scrimination, where the new traders had access to market, while the old ones did not have it, so that impact on trader prosperity took place, in turn, one on hand was profitable for a group of people, on the other hand, it was unprofitable for the old traders. Thus, it is inconsistent with the new paradigm emphasizing on low class, the people/LSM. Indeed, the effectiveness of policy implementation was not reached, it was related to factors affecting the policy implementation, namely: pricing for new buildings, perception on together goal, and consistency of unit management project. Therefore, learning from the studied cases, then the similar policy needed the policy implementation emphasizing careful, systematic and accurate open principle, rationality, and motivation by involving all components according to each position and function in implementing a policy.

Kata Kunci : Kebijakan Kemitraan,Pembangunan Pasar,Pemerintah Kota dan Swasta