REORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN NAGEKEO (STUDI KASUS MENGENAI REORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN NAGEKEO)

ELIAS SIGA TAWA, DRS., Prof. Dr. Warsito Utomo

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Kabupaten Nagekeo terbentuk melalui undang-undang nomor 2 tahun 2007 dengan dilantiknya penjabat Bupati Nagekeo pada bulan mei 2007. Sebagai kabupaten baru kehadiran organisai Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan conditio sine qua non untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Melalui Peraturan Daerah 1, 2, 3, dan 4 tahun 2008 organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah terbentuk. Seiringan dengan perubahan konstelasi politik dikabupaten Nagekeo berupa pergantian kepemimpinan dari Penjabat ke Bupati definitif maka reorganisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan yang menyebabkan proliferasi organisasi. Perubahan organisasi dilakukan begitu singkat hanya dalam waktu 1 tahun 11 bulan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui mengapa dilakukan reorganisasi dalam waktu yang begitu singkat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi reorganisasi, menganalisis perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikaitkan prinsip 3 E, (Efektivitas, Efisiensi dan Ekonomis). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan sebab-sebab dilakukannya reorganisasi berupa hal yang esensial dan faktor lingkungan yang meliputi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada manfaat. Sebagai Kabupaten baru perlu membenahi struktur organisasi sejak dini untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Sumber data dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah tentang organisasi perangkat daerah, naskah Akademis reorganisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Daerah, Nagekeo Dalam Angka yang didukung dengan indepth interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reorganisasi dilakukan karena organisasi Satuan Kerja perangkat Daerah terjadi duplikasi fungsi antara unsur lini dan staf. Hal ini mencuat dalam naskah akademis reorganisasi. Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata ada faktor lain yang memboncengi reorganisasi yaitu politik untuk menciptakan peluang jabatan bagi orang perorangan maupun kelompok serta pertimbangan untuk memperoleh dana dari pemerintah pusat, sehingga mengabaikan aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Reorganisasi harus mengedepankan kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan distribusi jabatan. Reorganisasi bertujuan untuk meningkatkan kemandirian perekonomian daerah, bukan untuk menciptakan ketergantungan finansial kepada pemerintah pusat. Untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik serta akselerasi pembangunan di kabupaten Nagekeo maka organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sekarang perlu direvisi lagi. Bentuk revisinya tidak melalui akuisisi ataupun proliferasi tetapi dengan menata ulang system manajemen yaitu manajemen SDM dan manajemen anggaran yang pro publik, menata alur koordinasi.

Nagekeo Regency was established based on the Law No. 2 Year 2007 by the appointment of the Regent of Nagekeo on May 2007. As new regency, the existence of the Working Unit of Local Apparatuses (WULA) is conditio sine quo non to the implementation of government, development, and public service. Based on Local Regulation No. 1, 2, 3, and 4 Year 2008, organization of the WULA was established with the change in political constellation of Nagekeo Regency, i.e. the succession of leadership from Officer to definitive Regent and the reorganization of the WULA, causing the proliferation of organization. Change in organization occurred in a very short period of time, i.e. one year and eleven months. This study is to find out the underlying causes of reorganization done in a very short period of time and factors influencing the reorganization, as well as to analyze change in the WULA related to the principles of effectiveness, efficiency, and economic (3E). The study was conducted by using a case study method with a qualitative approach to describe the underlying causes of reorganization, i.e. essential things and environmental factors, including political, economic, and socio-cultural ones. Location of the study was selected on the base of advantages. As new regency, the structure of organization is necessary to reform in favor of the implementation of government, development, and public service. The sources of data used in the study included Local Regulation on local apparatus organization, the academic text of reorganization, Local Budget, Budget Realization Report, the Final Report of Government Instance, Middle-Run Local Development Plan, Nagekeo in Figure, and all were supported by data collected using an in-depth interview. Result of the study indicates that reorganization was done because the organization of the WULA duplicates the function of line and staff. It emerged in the academic text. After being traced more profoundly, there were other factors influencing the reorganization, i.e. the politics of creating opportunities for office both for individuals and groups and the consideration of gaining fund from central government. Therefore, it ignored effective, efficient, and economic aspects. Reorganization should emphasize the interest of society, not for the sake of office distribution. The reorganization aimed at increasing the autonomy of local economy but not for financial dependence to central government; to improve the performance of organization and public service; and to accelerate development in Nagekeo Regency. The existing organization of the WULA is necessary to revise again. The form of revision was not in acquisition or proliferation, but by reordering the existing management system, i.e. human resources management and pro-public budget management, and by ordering the line of coordination.

Kata Kunci : organisasi, reorganisasi, efektivitas, efisiensi, ekonomis.