ADOPSI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus Peraturan Daerah Penataan Pedagang Kaki Lima)

Wardiyono, SH, Prof. Dr. Mahfud MD., S.H., SU.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji proses pembentukan Perda dalam mengadopsi nilai-nilai HAM di Kota Yogyakarta, untuk mengetahui dan menelaah pembentukan Perda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam materi muatan Perda yang mengadopsi nilai-nilai HAM. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utamanya dan data primer sebagai data penunjangnya dengan cara studi dokumen, wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan, selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Perda sebagaimana diamanatkan dalam konsitusi negara UUD 1945 adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Perda merupakan salah satu sumber hukum dalam urutan perundang-undangan di tingkat daerah. Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, belum sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai HAM baik yang terdapat dalam instrumen HAM nasional maupun internasional. Perda merupakan instrumen hukum untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan amanat UUD 1945. Untuk memasukan materi muatan HAM dalam penyusunan Perda perlu dibuat terlebih dahulu Program Legislasi Daerah (Prolegda). Proses pengadopsian nilai-nilai HAM dalam materi muatan Perda dilakukan melalui proses pembentukannya dengan melibatkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang Hukum dan HAM. Pelibatan para ahli untuk merumuskan Naskah Akademik sebelum Perda tersebut ditetapkan. Pelibatan partisipasi masyarakat masih bersifat elitis hanya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang tidak mencerminkan keterwakilan kepentingan masyarakat, dan adanya pengaruh faktor kepentingan sangat besar dalam pembentukan Perda PKL yakni faktor ekonomi dan politik.

This research aims at identifying and studying the making of regional regulation in adopting the values of Human Rights in Yogyakarta Municipality, identifying and analyzing the making of Regional Regulation conducted by Regional Government of Yogyakarta Municipality in the content materials of Regional Regulation adopting the values of Human Rights. The research belongs to juridical-normative research, performed by utilizing secondary data as the main data and primary data as the supporting data through studying documentary, interviewing and giving questionnaires. The data then were analyzed qualitatively and presented descriptively. Regional Regulation, mandated in the 1945 Constitution, is one of the types of laws and regulation which is made by the Regional House of Representative (DPRD) and Regional Government. Regional Regulation is one of the origins of law in legal hierarchy in regional level. Regional Regulation Number 26 of 2002 regarding the Street Vendors Arrangement has not entirely adopted the values/principles of Human Rights either in the national or international Human Rights instruments. Regional Regulation is an legal instrument to perform regional autonomy and supports assignments in accordance with the mandate of the 1945 Constitution. To include the content material of Human Rights in the making of Regional Regulation, Regional Legislation Program should be made first. The adoption process of Human Rights values in the content material of Regional Regulation is performed with the process of making by experts possessing competence in the field of law and Human Rights. The involvement of the experts is to formulate the Academic Document before the Regional Regulation is stipulated. However, the involvement of public participation still belongs to particular elites consisting only some public figures that does not reflect the representation of public interests. In addition, there are huge factors of interests in the making of Regional Government regarding the Street Vendors, which are economic and political interests.

Kata Kunci : Pembentukan Peraturan Daerah, Adopsi Nilai-nilai HAM